71 Tim Kampanye Parpol Setorkan Dana Kampanye Rp 0

0

Tim kampanye partai politik maupun tim kampanye calon presiden dan calon wakil presiden di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menyetorkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU di masing-masing kabupaten/kota pada 2 Januari 2019.

SEMARANG – Bawaslu Provinsi jawa Tengah dan Bawaslu 35 kabupaten/kota menemukan adanya 71 tim kampanye partai politik yang hingga awal Januari 2019 saldo dana kampanyenya masih Rp 0. Padahal, sejak 23 September 2018 lalu, peserta pemilu sudah memasuki masa kampanye.

Sedangkan saldo dana kampanye tim capres dan cawapres tingkat kabupaten/kota yang Rp 0 sebanyak 31 tim kampanye paslon capres dan cawapres. ‘’Tim kampanye parpol yang saldo Rp 0 itu tersebar terdiri dari berbagai partai politik di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah,’’ kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholihatun, Kamis (3/1).

Baca Juga:  Logistik Pemilu Terdistribusi di Kabupaten/Kota

Adapun tim kampanye paslon capres dan cawapres yang saldonya Rp 0 ada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, baik yang paslon nomor urut 01 maupun paslon nomor urut 02.

Anik mengatakan temuan Bawaslu Jawa Tengah lainnya yakni adanya 14 peserta pemilu tim kampanye partai politik kabupaten/kota yang tidak menyetorkan LPSDK ke KPU pada 2 Januari 2019. 14 peserta pemilu parpol tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan berbagai nama partai politik.

Data lain menunjukan ada tujuh peserta pemilu tim kampanye partai politik di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyerahkan LPSDK lebih dari pukul 18.00 WIB.

Adapun untuk tim kampanye tingkat provinsi Jawa Tengah, ada dua parpol yang menyerahkan LPSDK dengan Rp 0. Ada juga partai yang melaporkan dana kampanye Rp 11.600.

Baca Juga:  KPU Jateng Ingatkan Pemilih Pindah TPS Urus A5

Sedangkan calon DPD Jawa Tengah yang saldo LPSDK-nya Rp 0 ada tiga calon DPD. Sebanyak 16 partai politik di tingkat Provinsi Jawa Tengah sudah menyerahkan LPSDK. Penyerahan LPSDK terakhir dilakukan Partai Hanura pada 2 Januari 2019 pukul 20.50 WIB. Untuk calon anggota DPD di Jawa Tengah, dari 20 orang calon, ada satu peserta pemilu yang menyatakan tidak bisa menyerahkan LPSDK atas nama Naibul Umam.

‘’Kami  mendesak kepada peserta pemilu, baik partai politik, tim kampanye capres, cawapres dan calon DPD, agar jujur dalam melaporkan dana kampanye. Penerimaan dan pengeluaran riil harus dilaporkan dalam laporan dana kampanye,’’ kata Anik.

(Agus Susilo)

 

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of