Akademisi Undip Buat Petisi Tolak Revisi UU KPK

0
Penandatanganan penolakan revisi UU KPK di FISIP Undip Semarang, Senin (9/9). Foto: Ade Lukmono/Semaranginside.com

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Puluhan dosen FISIP Universitas Diponegoro (Undip) membuat petisi yang berisi penolakan terhadap revisi UU KPK, Senin (9/9) siang di lobi FISIP Undip. Petisi tersebut juga tertuang dalam tanda tangan di atas kain putih yang membentang di kantor FISIP Undip.

Tidak hanya dosen, petisi juga didukung oleh organisasi mahasiswa, alumni dan unsur lainnya yang ada di lingkungan FISIP Undip. Mereka menargetkan akan mendapat lebih dari 100 tanda tangan.

Wakil Rektor 1 Undip, Budi Setiyono mengatakan KPK adalah lembaga yang tidak boleh diganggu. KPK merupakan lembaga extraordinary sehingga harus memiliki kewenangan dan anggaran yang extraordinary pula.

Baca Juga:  Mahasiswa Jebol Gerbang Kantor Gubernur Jateng

“Dengan adanya revisi UU KPK ini kok malah justru melemahkan KPK. Para anggota dewan ini sepertinya salah sasaran,” Budi.

Penandatanganan penolakan revisi UU KPK di FISIP Undip Semarang, Senin (9/9). Foto: Ade Lukmono/Semaranginside.com

Dia menginginkan agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen. Jika KPK berada di bawah eksekutif, maka KPK kewenangan KPK tidak akan seganas dulu untuk memberantas korupsi.

Budi menjelaskan, yang direvisi seharusnya bukan UU KPK, melainkan hal lain yang mendorong orang melakukan korupsi. Dia mencontohkan, adanya ongkos politik yang tinggi yang membuat pejabat melakukan korupsi setelah menjabat. Selain itu adanya laporan yang berbelit-belit sehingga mendorong orang melakukan laporan palsu.

Baca Juga:  Rekrutmen CPNS Kota Semarang; Kuota 280 dan Pendaftaran 11 November

Dosen FISIP Undip, Wijayanto menambahkan, KPK merupakan lembaga yang paling dipercaya masyarakat, bahkan lebih dari 80 persen. Dengan merevisi UU KPK yang malah melemahkan, DPR justru mengebiri kekuatan KPK untuk memberantas korupsi.

“Padahal yang selama ini masyarakat tahu adalah DPR merupakan lembaga paling korup. Dengan melemahkan KPK justru akan memberi ruang lebih luas bagi koruptor,” ungkapnya.

Petisi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Selain itu, Undip juga akan meminta jaringan alumni yang ada di Jakarta yang bisa berpengaruh agar tujuan ini bisa terjuwud. (Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of