Alasan Orang Solo, Presiden Dinilai Tak Gegabah Soal Perppu

0
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin ketika ditemui di Jakarta, Jumat (4/10). Foto: Antara
Oleh: Azhar AP

Semaranginside.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tak akan mengambil keputusan penting dalam kenegaraan dengan terburu-buru. Hal itu didasarkan pada latar belakang presiden yang berasal dari Solo.

Maka, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin meyakini Presiden  tidak akan terburu-buru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini (Presiden Jokowi) kan orang Solo, orang Jawa. Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan kan? Jadi kasih ruang, waktu, tidak akan ada masalah. Insya Allah,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Jumat (4/10).

Presiden Jokowi, kata Ali, memandang demonstrasi besar-besaran itu terjadi karena adanya keinginan menghukum pejabat. Para pejabat yang dimaksud mengkapitalisasi pangkat dan jabatan untuk memperkaya diri dan memperkaya orang lain dengan cara merampok dan mencuri harta negara.

Baca Juga:  Mahasiswa Jebol Gerbang Kantor Gubernur Jateng

Karena itu, sejak awal Presiden memberikan penegasan kalau momentum revisi UU Nomor 30 tahun 2002 itu adalah momentum memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pintu gerbang dari sebuah pemberontakan besar itu adalah korupsi. Oleh karena itu, Presiden meminta agar lembaga KPK itu harus memiliki asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan,” ujar Ali.

Ia memberikan contoh pada kasus mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dan mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah yang tidak mendapat kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

“Bahkan sampai meninggal dunia, (tidak mendapat kepastian hukum). Mereka terus dibuat menjadi tersangka bertahun-tahun, itu sama saja dengan membuat orang hidup segan mati tak mau,” ujar Ali.

Baca Juga:  Pusat Kajian Anti Korupsi Undip Nyatakan Sikap Soal Revisi UU KPK

Mengenai adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait rancangan undang-undang yang mau disahkan DPR, Ali mengatakan, Presiden bukan mau mengulur-ngulur waktu agar RUU tersebut bisa segera disahkan.

Namun, Presiden memang tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena dia akan terus mendengar dan membicarakannya dengan dialog.

“Mulai hari ini dan hari yang akan datang, dialog itu menjadi satu pembelajaran penting yang sedang dilakukan Presiden,” ujar politukus Golkar ini.

Ali mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran pendidikan berdemokrasi serta pencerahan kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada mahasiswa.

“Presiden selalu membuka ruang Istana untuk siapa saja yang mau datang. Bahkan kalau perlu hingga antre sekali pun. Paling tidak dalam pertemuan itu Presiden akan bisa memberikan pencerahan,” ujar mantan fungsionaris DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu. (Aza/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of