Aliansi Semarang Raya Kembali Datangi Gedung DPRD Jateng Tagih Janji Pemerintah

0
Aksi demonstrasi Aliansi Semarang Raya di depan gerbang DPRD Jateng, Rabu (16/10) sore. Foto: Ade Lukmono/Semaranginside.com

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Sekitar 30 orang yang mengatasnamakan Aliansi Semarang Raya mendatangi gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (16/10) sore. Mereka datang dengan membawa tuntutan yang pernah dibawakan saat dua kali aksi mahasiswa pada akhir September 2019 lalu.

Dengan pakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan #ReformasiDikorupsi, mereka menolak masuk ke dalam halaman DPRD Jateng. Mereka memilih untuk tetap berada di depan gerbang dan berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi. Beberapa waktu kemudian, koordinator aksi menginstruksikan massa untuk melakukan aksi dengan posisi duduk.

Seorang orator dalam aksi tersebut, Frans membacakan tuntutan yang dia bawa bersama aliansi di depan gerbang. Tuntutan yang dibacakan berjumlah 8 poin, 7 di antaranya sudah disampaikan di demonstrasi sebelumnya, yaitu;

1. Menuntut DPR RI mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.

Baca Juga:  Kala Ayah Sang Kuli Bangunan Gantikan Putrinya Diwisuda Tanpa Toga

2. Menuntut Presiden untuk mengeluarkan PERPPU pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air.

3. Menuntut kepada Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada korporasi pembakar hutan.

4. Menuntut Kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, Pejuang HAM, dan bertanggungjawab atas pemulihan nama baik setiap aktivis. Menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua.

5. Menuntut kepada Pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa layanan kesehatan BPJS yang baik dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan kepada seluruh Rakyat Indonesia.

6. Menuntut Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mewujudkan Pendidikan yang demokratis, gratis dan transparan dalam keuangannya, menghentikan komersialisasi Pendidikan yang mengakibatkan akses Pendidikan semakin sulit diperoleh oleh seluruh Rakyat Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengangkat guru honorer golongan K2 menjadi PNS dan atau PPPK, dan memoratorium kebijakan PPG bagi lulusan LPTK.

Baca Juga:  Lokalisasi Sunan Kuning Akhirnya Ditutup

8. Mengecam segala bentuk tindakan represifitas aparat kepada massa aksi yang tergabung dalam gerakan #ReformasiDikorupsi diberbagai titik aksi, serta menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas segala bentuk represifitas dan menjamin pemberian keadilan bagi korban.

“Kami mengecam tindakan aparat di beberapa daerah yang represif terhadap pendemo, bahkan sampai melakukan kekerasan,” katanya.

Dia ingin Polda Jateng yang mengamankan aksi di Jateng bisa memberi contoh kepada kepolisian daerah lain agar tidak terjadi perpecahan yang berujung kerusuhan. Massa aksi menilai tindakan Polda Jateng dalam mengamankan aksi demonstrasi dinilainya sudah cukup bagus.

Kehadiran mereka ke gedung DPRD Jateng adalah dalam rangka menagih janji pemerintah pada aksi sebelumnya yang berjanji meneruskan ke pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, massa menilai tuntutan yang disampaikan belum terealisasi.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of