BUMDes Bisa Jadi Solusi Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan

0
Mahasiswa Undip yang meneliti pekerja rumahan. Foto : undip.ac.id

Oleh : Nugroho

Semaranginside.com, Semarang – Hak pekerja rumahan masih kerap diabaikan. Tidak hanya terkait dengan ketentuan upah, tapi juga menyangkut kesepakatan atau kontrak tertulis yang nihil, tidak ada jaminan sosial dan jaminan kerja, jam kerja panjang, menanggung biaya produksi sendiri, dan kegiatan tersebut tidak terorganisasi dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan mahasiswa Undip Tri Rahayu Utami, Naila Amrina, dan Maimunah yang melakukan penelitian tentang pekerja rumahan di Kabupaten Semarang dengan tema Perlindungan Home Base Workers yang Bekerja Secara Putting Out System. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu tahun (2018-2019) dan seluruh kegiatan penelitian didanai oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kegiatan itu dilombakan pada setiap tahunnya.

Penelitian para mahasiswa tersebut dibimbing oleh salah dosen pengampu Hukum Ketenagakerjaan yaitu Muhamad Azhar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tri Rahayu Utami menuturkan, tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah mengungkap adanya fakta bahwa ada sekitar 7.300 pekerja rumahan yang tercatat di Jawa Tengah. Pekerja rumahan yang bekerja secara Putting Out System merupakan setiap orang yang bekerja dibawah perintah dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dipekerjakan di luar tempat yang disediakan oleh pemberi kerja. Hal tersebut berbeda dengan pekerja rumahan lain seperti pembantu rumah tangga.

Baca Juga:  Dengan Sinting, Bising di Bandara Bisa Jadi Listrik

“Pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system yang kami teliti selama ini diantaranya mengerjakan penjahitan sandal atau sepatu, menjahit sepatu boot, mengepak arang, mbatil, menjahit sarung tangan baseball, dan pengerjaan bungkus kardus kue. Yang mengagetkan adalah pekerjaan tersebut dilakukan di luar perusahaan alias dibawa ke rumah oleh yang mengerjakan, dengan upah pengerjaan yang sangat minim,” jelasnya dikutip dari situs resmi Undip, Rabu (31/7).

Hal itu yang membuat mereka sebagai mahasiswa merasa terpanggil mencari tahu lebih dalam dan mempertanyakan bagaimana hak hak pekerja dalam mengerjakan pekerjaan tersebut.

Baca Juga:  Undip Dukung Penerapan Pendidikan Karakter dan Antikorupsi

“Bahkan yang sangat menyedihkan adalah ketika kami mendapati dalam penelitian kami, upah/imbalan untuk pengerjaan sepatu dan sandal kualitas ekspor hanya Rp. 45.000., untuk 20 pasang sepatu,” tambahnya.

Naila Ambrina menambahkan, pihaknya ingin memberi solusi konkrit untuk menaikkan daya tawar pekerja rumahan di mata perusahaan.

“Kami hadir dengan cara mengusulkan optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai sarana managerial kegiatan pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system. Selain memaksimalkan BUMDes kami juga dalam jangka pendek melakukan revitalisasi pendampingan oleh pihak ketiga yaitu LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk memberikan pendampingan jika terdapat permasalahan yang timbul,” katanya.

Dekan Fakultas Hukum Undip Profesor Dr Retno Saraswati SH MHum bersyukur dan senang atas kegiatan Prgram Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Sosial Humaniora oleh mahasiswa tersebut. Bahkan dia akan terus mendorong mahasiswa agar yang lolos PKM lebih dari satu tim, karena ini adalah ajang bergensi nasional yang sangat diperhitungkan.(nug)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of