Desakan Transparansi dan Kejujuran KPU dari Muhammadiyah

0
Dr Haedar Nashir pidato di Sidang Tanwir Muhammadiyah 2019 di Bengkulu. Foto: Istimewa

Oleh: Nurcholis |

Semaranginside.com, Jakarta — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan  yang mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak jujur dan transparan.

“Mendesak KPU, Bawaslu, dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan, dan independen sehingga proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, objektif, dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat  diterima secara objektif oleh semua pihak,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr H. Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed dalam rilisnya Kamis (18/4).

Tak lupa, Muhammadiyah menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia, penyelenggara pemilu, dan semua pihak yang telah berpartisipasi, melayani, mendukung, mengamankan pelaksanaan  Pemilu 17 April sehingga berjalan lancar, tertib, gembira, aman, dan damai.

“Terselenggaranya Pemilu 17 April merupakan kemenangan dan bukti kedewasaan politik bangsa Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan pers bernomor 12/PER/I.0/B/2019.

Muhammadiyah mengajak  semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil-hasil Pemilu yang secara resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jiwa besar. Namun jika  terdapat persengketaan Pemilu, hendaknya diselesaikan secara hukum yang dijamin konstitusi disertai jiwa musyawarah untuk kemaslahatan bersama.

Baca Juga:  Mewahnya Toyota Crown G-Executive, Mobil Dinas Menteri-Menteri Jokowi-Ma’ruf

Tak lupa, mengajak semua pihak untuk cooling down yang ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Masyarakat hendaknya tidak terlalu terpengaruh suasana  oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count), exit poll, dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial, dan ruang publik. Sebagai sebuah kerja ilmiah hasil-hasil survei merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu.”

Lebih lanjut, Muhammadiyah mengajak para kontestan Pemilu tidak membuat pernyataan spekulatif, yang dikhawatirkan membuat suasana menjadi tidak kondusif.

‘Kepada para kontestan pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif serta para tim  sukses dan pendukungnya hendaknya tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan susana pasca Pemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif. Hasil perhitungan internal maupun dari luar hendaknya tidak dijadikan rujukan kemenangan, karena patokan resmi mengenai hasil Pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU. Apabila terdapat masalah-maslaah dalam proses penghitungan hendaknya ditempuh melalui mekanisme perundang-undangan yang dijamin konstitusi,” tambahnya.

Baca Juga:  Kisah Tragis di Wamena yang Krisis (2); Kami Ingin Pulang Pak...

Muhammadiyah juga mengajak seluruh elite bangsa untuk memberikan teladan yang baik dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian di tubuh bangsa Indonsia pasca Pemilu.

“Kepada para pemimpin dan masyarakat Muslim dihimbau untuk melakukan islah, memelihara ketertiban bersama, dan meningkatkan ukhuwah. Sebagai kekuatan mayoritas, persatuan umat Islam adalah faktor penting yang menentukan persatuan bangsa. Kepada semua elemen bangsa dari berbagai latarbelakang hendaknya mengutamakan persatuan nasional sebagai spirit kolektif berbangsa dan bernegara yang tidak terpengaruhi oleh polarisasi dan pilihan politik yang berbeda. Dalam kaitan ini Muhammadiyah memandang perlunya dilakukan rekonsiliasi nasional untuk tegaknya kedaulatan dan persatuan Indonesia.” (cak/Ags/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of