Di Pengadilan, Taufik Kurniawan Mengaku Nombok Saat Tiga Periode Menjabat DPR RI

0
Taufik Kurniawan pada sidang dakwaan di Tipikor Semarang. Foto: murianews.

Oleh: Agus Susilo

Semaranginside.com, Semarang – Meski tiga kali menjabat sebagai anggota dan pimpinan DPR RI, Taufik Kurniawan mengaku tombok. Pendapatan yang besar dinilainya belum seimbang dengan biaya kampanye yang mahal dan banyaknya proposal dari konstituen.

Hal itu disampaikan Taufik saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (12/6).

Ia menjelaskan, setiap kali reses dan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) mendapatkan Rp 75 juta. Namun uang belum cukup untuk menutup semua kebutuhan. “Setiap anggota DPR, tidak saya saja saat ke daerah atau masa reses kita nombok, karena banyak proposal yang masuk,” ujarnya dihadapan majelis hakim.

Baca Juga:  Perlukah Presiden Terbitkan Perppu Soal KTP Asing?

Menurutnya, setiap anggota legislatif juga harus ikut membiayai daerah pemilihannya. Menjadi anggota legislatif merupakan bentuk pengabdiannya kepada rakyat, yaitu penyambung lidah ke Pemerintah. Tak hanya itu, anggota legislatif juga harus berupaya merealisasikan aspirasi masyarakat. Sehingga jika dihitung pendapatan dan pengeluaran materi, lanjut Taufik, rugi.

Bentuk aspirasi yang biasanya diminta oleh konstituen adalah pembangunan sekolah, pesantren dan jalan. Di Jawa Tengah, masih katanya, jumlahnya sangat besar.

Ia mengakui, biaya politik memang sangat mahal. Dari proses kampanye sudah mengeluarkan biaya, hingga duduk di kursi DPR masih harus datang ke dapil untuk membantu masyarakat. “Biaya politik sangat tinggi. Tinggal kekuatan sendiri, siapapun bisa jadi legislatif, asalkan terpilih,” ucapnya.

Baca Juga:  Siapkan 114 Server untuk Kelancaran PPDB SMA/SMK Jateng

Taufik mengatakan di Jawa Tengah paling banyak penyampaian aspirasi adalah pembangunan sekolah dan infrastruktur berupa jalan atau jembatan. “Aspirasinya ada yang minta bangun sekolah, pesantren, jalan,” katanya.

Taufik menjabat sebagai anggota DPR RI mulai periode 2004-2009, 2009- 2014 dan periode 2014-2019.

Namun pada Oktober 2018 lalu, Taufik diteyapkan oleh KPK sebagai tersangka suap Rp 4,85 miliar untuk meloloskan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Kebumen dan Purbalingga. (Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of