Diminta Pulang dan Tak Diurusi, Pemerintah Diminta Tanggungjawab Nasib Mahasiswa Papua

0
Koalisi Masyarakat Sipil Papua mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota di Papua agar bertanggung jawab atas kepulangan ribuan mahasiswa, Rabu (18/9). Foto: pospapua.com

Oleh: Achmad Syaiful 

Semaranginside.com, Jayapura – Aksi kepulangan mahasiswa papua ke daerah asal berbuntut panjang. Koalisi Masyarakat Sipil Papua mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota di Papua bertanggung jawab atas kepulangan ribuan mahasiswa pascaaksi rasisme di Surabaya, Malang dan Semarang.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak ribuan mahasiswa terhadap akses pendidikan pasca kepulangan ke Papua. Pemerintah Pusat segera menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat,” kata Sem Awom, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua), Rabu (18/9).

Menurutnya, kepulangan ribuan mahasiswa Papua dari berbagai kota studi menunjukan Negara gagal dalam memberikan rasa aman. Keberadaan mahasiswa ini menunjukkan bahwa persepsi ‘aman’ dan ‘kondusif’ seperti yang dinarasikan negara, tidak menjadi pengalaman kolektif.

Koalisi Masyarakat Sipil Papua mengklaim telah menerima banyak laporan terkait perlakuan rasis, intimidasi maupun teror yang mereka terima pasca demonstrasi antirasisme. “Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga karena ketakutan yang dialami oleh keluarga mereka,” bebernya.

Baca Juga:  Empat Warga Australia ‘Diusir’ dari Papua

Dia meminta pemerintah harus memastikan hak mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan tetapi juga jaminan atas keamanan mereka. “ Mereka adalah korban dan tidak boleh dijadikan beban apalagi diabaikan hak nya untuk mendapatkan akses pendidikan karena kepulangan mahasiswa merefleksikan kegagalan negara dan instrumentnya dalam memastikan keamanan setiap warganya tanpa terkecuali,” katanya lagi.

Sebelumnya, Pemerintah Papua mencatat 2.047 mahasiswa dari berbagai kota studi telah kembali ke wilayah paling timur Indonesia ini. Jumlah kepulangan mahassiwa terbanyak berasal dari Kabupaten Yahukimo sekitar 600 mahasiswa, sedangkan mahasiswa asal Nduga mencapai 500 orang.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pihaknya masih berupaya berkomunikasi dengan ribuan mahasiswa yang telah kembali ke Papua. Namun upaya tersebut sulit terealisasi lantaran mahasiswa terus menolak menemuinya.

Baca Juga:  Dewan Rakyat Papua Dinilai Jadi Solusi Tepat

“Saya di Jawa Timur ditolak mahasiswa, padahal saya sebagai orang tua mereka. Di sini lagi mereka tolak saya, undangan sudah saya sampaikan untuk pertemuan di sini (Gedung Negara), mereka tidak datang,” tuturnya dengan nada heran dalam pertemuan dengan para bupati di Gedung Negara Jayapura, Senin (16/9) malam.

Selain membahas jumlah kepulangan mahasiswa, para bupati juga mengusulkan adanya kesepakatan bersama untuk mencari solusi gelombang kepulangan mahasiswa dari kota studi. “Harus sepakat kalau pulang dengan mempertimbangkan dampak buruknya,” ujar Bupati Deiyai, Ateng Edowai.

Ateng juga mengungkap pengawasan berlebihan oleh aparat membuat mahasiswa ketakutan hingga memicu gelombang kepulangan mahasiswa bertambah. “Mahasiswa takut, mereka meminta pulang. 338 mahasiwa asal Deiyai sudah pulang,” terangnya.(Asi/PS/INI Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of