Dituding Bela HTI, Mantan Kaprodi Gugat Rektor Undip

1
Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum saat memaparkan visi dan misi sebagai calon rektor Undip 2019-2024. Foto: undip.ac.id

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Rektor Universitas Diponegoro, Prof Yos Johan Utama memberhentikan Prof Suteki dari jabatan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum pada 28 November 2018.

Pemberhentian tersebut adalah buntut dari kesediaan Suteki menjadi saksi ahli dalam persidangan gugatan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Juducial Review di Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2017 lalu.

Suteki merasa dirugikan atas hak jabatan dan nama baiknya karena dianggap melanggar disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Suteki kemudian menggugat Rektor Universitas Diponegoro atas pemberhentiannya melalui surat keputusan nomor: 586/UN7.P/KP/2018 tentang pemberhentian dua jabatan penting dan beberapa jabatan lain di luar kampus.

Dirinya didampingi oleh 21 kuasa hukum melalui kantor hukum “Dr Achmad Arifullah, SH MH & Patners” mengajukan gugatan sengketa atas terbitnya surat keputusan itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Kepaniteraan pun menerima pendaftaran dengan nomor register perkara: 61/G/2019/PTUNSMG tertanggal 20 Agustus 2019.

Baca Juga:  Menpar Sesalkan Tiket Pesawat Mahal, Pariwisata Terguncang

“Klien kami dicopot dari jabatannya tanpa ada proses mekanisme yang diatur sesuai kode etik atau proses klarifikasi melalui sidang disiplin ASN, maupun Senat Universitas, melainkan langsung memberhentikan klien kami tanpa ada pemeriksaan langsung terhadap klien kami,” ujar Ketua Advokasi Prof Suteki, Dr Achmad Arifullah dan Muhammad Dasuki di PTUN Semarang, Rabu (21/8).

Dasuki mengatakan kehadiran penggugat sebagai saksi ahli dalam persidangan judicial review pada Oktober 2017 dan 1 Februari 2018 lalu dianggap sebagai pelanggaran berat, karena mengganggu kedaulatan NKRI yang tidak sesuai dengan keahliannya sebagai dosen Pancasila. Padahal, dirinya memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan keilmuannya namun hal itu dinilai melanggar Pasal 3 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 oleh Rektor Undip.

Baca Juga:  Siti Zuhro: KPU Harus Hati-hati dalam Pemilu 2019

Kliennya diduga berafiliasi pada HTI dan anti Pancasila, serta dituduh melanggar Pasal 10 angka 1 jo Pasal 3 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Silakan Rektor Undip membuktikan bentuk pengkhianatan atau pemberontakan apa yang telah dilakukan terhadap klien kami. Jangan tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan tanpa pemeriksaan sesuai aturan,” beber dia.

Tak hanya itu, Rektor Undip juga mengeluarkan surat pemberhentian kepada Suteki dan menyampaikan surat pemberhentikan sebagai dosen kepada Gubernur AKPOL Semarang dengan nomor: 4977/UN6.P/KP/2018 tentang penggantian tenaga pengajar Undip di AKPOL. (Ags)

1
Berikan Komentar

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Tak hanya itu, Rektor Undip juga mengeluarkan surat pemberhentian kepada Suteki dan menyampaikan surat pemberhentian sebagai dosen kepada Gubernur Akpol Semarang dengan nomor: 4977/UN6.P/KP/2018 tentang penggantian tenaga pengajar Undip di AKPOL. (Ags/Aza/INI-Network) […]