Dituntut 8 Tahun Penjara, Taufik Kurniawan; Saya Akan Cari Keadilan Sampai Akhirat

0
Mantan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat diwawancara wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6).

Oleh: Agus Susilo

Semaranginside.com, Semarang – Usai ditunutut oleh Jaksa KPK, Mantan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memastikan akan mengajukan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya. Bahkan Taufik menyebut dirinya akan mencari keadilan sampai ke akhirat.

Jaksa KPK menuntut mantan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dengan hukuman delapan tahun penjara. Selain pidana kurungan, Jaksa juga menuntut Politikus PAN tersebut dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider penjara 6 bulan.

“Saya menghormati apa yang disampaikan oleh JPU dan menghormati jalannya sidang. Sebagai manusia saya akan mencari keadilan sampai akhirat. Hanya kepada Tuhan, kita berharap. Itu saja,” kata taufik pada wartawan usai persidangan dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan di pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6).

Baca Juga:  Inilah Masjid Saksi Pernikahan Reino-Syahrini

Kuasa Hukum Taufik Kurniawan, Fidli Galan Syarif mengaku tak habis pikir dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa. Alasannya, keterangan saksi di persidangan tak sesuai dengan fakta.

Ia menyebutkan kewenangan seorang wakil ketua DPR RI juga tidak bisa mempengaruhi komisi-komisi yang ada. “Hampir fakta di persidangan tidak ada yang memperkuat konstruksi, seperti soal DAK Purbalingga tidak ada prosposalnya, bagaimana bisa membantu,” ujarnya.

Untuk itu ia akan segera menyusun nota pembelaan dan akan dibacakan pada persidangan selanjutnya.

Oleh Jaksa KPK, terdakwa dinilai bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahin 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Sandiaga Uno: Event Java Jazz Memajukan Ekonomi Kreatif

Oleh Jaksa, terdakwa dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Bupati Kebumen Yahya Fuad atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp 3,65 miliar. Ditambah fee dari Bupati Purbalingga Tasdi Rp 1,2 miliar yang bersumber dari perubahan APBN 2017.

Usai pembacaan tuntutan, Majlis Hakim memberikan waktu sepekan pada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan pembelaan. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 1 Juli mendatang. (Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of