Dukuasai Israel 25 Tahun, Jordania Rebut Lagi Tanahnya

0
Taman Naharayim di perbatasan Israel-Yordania, dibuka 25 tahun lalu sebagai simbol perjanjian antara Israel dan Jordania (AP)

Oleh: Nurcholis

Semaranginside.com, Amman – Raja Jordania II pada hari Ahad (10/11) mengklaim telah mengumumkan kedaulatan penuh  atas tanah perbatasan yang sebelumnya telah dikelola Israel di bawah perjanjian damai 1994.

Masyarakat Jordania memuji langkah itu, tetapi bagi banyak orang Israel, kegagalan untuk menegosiasikan perpanjangan akses daerah perbatasan-tanah itu dirasa sagat mengecewakan, dan membuktikan keadaan hubungan yang menyedihkan 25 tahun setelah perjanjian damai ditandatangani.

Lampiran pada perjanjian damai telah memungkinkan petani Israel untuk terus bekerja di tanah dan wisatawan untuk mengunjungi mereka.

Namun dalam pidatonya di Parlemen, Raja Abdullah II mengatakan Jordan mengklaim kembali “kedaulatan penuh atas setiap jengkal tanah itu.”

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, “Israel menyesalkan keputusan Jordan untuk mengakhiri lampiran,” kututip The New York Times.

Meskipun perjanjian damai telah terbukti kokoh dan abadi, dan telah mengarah pada koordinasi keamanan yang ketat, perjanjian itu tetap tidak disukai oleh orang Jordania biasa.

Ketegangan Israel-Jordania berkobar secara berkala karena perselisihan dengan Israel mengenai penanganan keamanan di kompleks Masjid Aqsha di Kota Tua Jerusalem, sebuah situs suci yang dianggap suci umat Islam sedunia, di mana Jordan memiliki hak pengelolaan sercara resmi.

“Pelanggaran dan tindakan berulang Israel telah membuat raja tidak punya pilihan selain membatalkan hak sewa tanah,” kata Hassan Barari,  profesor politik Timur Tengah di Universitas Jordania. Dia mengatakan, “Ada beberapa langkah yang diambil Israel dalam beberapa tahun terakhir yang sangat provokatif.”

Di antara mereka, Barari mengutip penempatan detektor logam Israel di pintu masuk ke kompleks masjid pada tahun 2017, yang telah dihapus di bawah tekanan Jordania.

Lebih luas lagi, katanya, orang Jordania merasa dikesampingkan dari proses Israel-Palestina.

Perselisihan yang lebih baru antara kedua negara diselesaikan Ahad lalu, ketika Israel membebaskan dua orang Jordania, Hiba Labadi dan Abdul Rahman Miri, yang telah ditahan dalam penahanan administratif Israel selama dua bulan tanpa tuduhan dengan alasan keamanan yang tidak jelas. Sebagai imbalannya, Jordan setuju untuk mengembalikan duta besarnya ke Tel Aviv setelah dia dipanggil untuk konsultasi.

Baca Juga:  Delegasi ‘‘Israel’’ Tak Akan Diizinkan Memasuki Malaysia

Raja Abdullah, di bawah tekanan politik internal, telah memberi tahu setahun tentang niatnya untuk tidak memperbarui pengaturan khusus yang memberi Israel akses gratis ke tanah itu.

Pada hari Ahad, militer Jordania mengibarkan bendera negara di Baqura, sebuah kantong tanah sekitar 10 mil selatan Laut Galilea, diapit antara Sungai Yordan dan Sungai Yarmouk. Dalam bahasa Ibrani, ini dikenal sebagai “Pulau Damai.”

Mengakui hak kepemilikan pribadi Israel di sana, para pejabat Jordania mengatakan, para petani Israel akan diizinkan melanjutkan akses ke tanah-tanah itu jika mereka mengajukan visa melalui Kedutaan Besar Jordania di Tel Aviv dan melewati penyeberangan perbatasan resmi.

Orang-orang Israel di daerah itu mengatakan pengaturan semacam itu tidak praktis, dan mereka menyerahkan penyerahan tanah itu ke kontrol penuh Jordania sebagai kegagalan diplomatik.

“Ada perasaan frustrasi dan kekecewaan,” kata Eli Arazi, seorang anggota kibbutz terdekat, atau pertanian komunal, yang duduk di tim negosiasi untuk perjanjian 1994 dan pada komite yang dibentuk untuk mengawasi pengaturan khusus.

“Perasaan kami adalah ini bisa dicegah jika ada lebih banyak upaya di kedua belah pihak untuk dialog yang tepat,” katanya.

Berbicara melalui telepon pada hari Ahad, Arazi mengatakan para petani Yahudi telah mengerjakan sekitar 175 hektar tanah di sana selama 70 tahun, menanam buah dan sayuran. Dia mengatakan dia berharap bahwa di masa depan, para petani akan dapat kembali ke tanah pertanian melalui gerbang kuning tua sederhana yang memisahkan mereka dari wilayah Israel, bahkan jika itu berarti menunjukkan paspor.

Pada hari Sabtu, sekitar 1.000 warga Israel melakukan kunjungan perpisahan ke “Pulau Damai,” dengan kelompok terakhir kembali menjelang senja dari tur terakhir terkoordinasi dari situs melintasi garis Jordania.

Baca Juga:  Tahanan Palestina Terlama Kedua Selesaikan Hukuman Penjara 36 Tahun Di ‘Israel’

Tempat alam yang sangat dicintai dengan sejarah yang kaya, daerah ini memiliki daya tarik emosional bagi banyak orang Israel. Pada tahun 1997, kurang dari tiga tahun setelah penandatanganan perjanjian perdamaian, seorang tentara Jordania melakukan amukan penembakan yang menewaskan tujuh siswi Israel yang mengunjungi lokasi perbatasan.

Tidak ada upacara resmi untuk menandai penyerahan di pihak Israel. Selama akhir pekan, media berita Israel hanya menyiarkan gambar dua tentara Israel yang menutup gerbang kuning untuk terakhir kalinya.

Di sebidang tanah kedua, yang dikenal sebagai Al Ghamr, petani Israel dari desa koperasi terdekat Zofar telah lama bekerja sekitar 370 hektar lahan pertanian di sisi garis Jordania. Para pejabat di kedua sisi mengatakan para petani akan diizinkan memanen tanaman yang direncanakan.

Israel, yang telah menguasai kedua bidang tanah itu selama lebih dari 70 tahun, telah diizinkan untuk menyewakan daerah-daerah di bawah perjanjian damai 1994. Salah satu daerah, adalah situs populer di Israel utara, dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai “Pulau Perdamaian.”

Dikuasai Israel sejak akhir 1940-an, Jordania mengizinkan Israel untuk menyewa wilayah itu selama 25 tahun di bawah perjanjian damai 1994 antara kedua negara.

Oktober 2018, Raja Abdullah II telah menghadapi tekanan berkelanjutan dari parlemen untuk tidak memperbarui sewa, dan untuk mengembalikan wilayah ke kedaulatan penuh Yordania. Delapan puluh tujuh anggota parlemen juga telah menandatangani petisi tentang masalah tersebut.

Antara Israel dan Jordania mengalami ketegangan beberapa tahun terakhir karena isu-isu Jerusalem (Baitul Maqdis)  terutama Juli 2017, ketika kasus penebakan warga negara Yordania yang dilakukan penjaga keamanan Kedutaan Besar Israel di Amman. Dalam insiden yang menewaskan meninggalnya  warga Jordan ini semakin membuat memanasnya hubungan Israel dan Jordania.

Dalam hubungan yang terus memburuk, Raja Abdullah mengumumkan awal tahun ini bahwa ia akan mengakhiri perjanjian tersebut. (CK/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of