Ganjar: Tunggakan BPJS ke Rumah Sakit Saya Rp249 Miliar

0
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Ade Lukmono/Semaranginiside.com

Oleh: Agus Susilo

Semaranginside.com, Magelang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kenaikan BPJS harus diikuti oleh perbaikan manajemen dan pelayanan. Ia juga memastikan pelayanan kesehatan tidak kendur meskipun ada tagihan BPJS yang belum dibayar.

“Mudah-mudahan kenaikan ini bisa mendorong pelayanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik. Itu yang diharapkan masyarakat. Kalau naik ya harusnya segera dibayar. Rumah sakit saya saja belum dibayar. Totalnya banyak, hampir sekitar Rp 200an miliar. ,” kata Ganjar Pranowo di sela menghadiri acara Pandatara 2019 SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jumat (1/11/2019).

Berdasarkan data Pemprov Jateng per tanggal 30 Oktober 2019, tagihan BPJS yang belum dibayar senilai Rp 249.199.868.991. Jumlah tersebut terdiri atas enam rumah rakit umum daerah dengan termin yang bervariasi. RSUD Muwardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp 128.120.277.776. Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, dan RSUD Soejarwadi.

Baca Juga:  Habib Rizieq: Asing Inginkan Papua Lepas dari NKRI

“Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS), yang utang sana. Makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total,” ungkap Ganjar.

Meskipun ada tagihan yang belum dibayar oleh BPJS, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan. Berbagai solusi juga sudah dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.

“Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani,”jelasnya.

Baca Juga:  Keliling Waduk Jatibarang Gunakan Perahu, Cukup Bayar Rp 100 ribu

Ia mencontohkan kasus yang terjadi di RSUD Muwardi, jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat. Maka inovasi dan kreasi di daerah harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

“Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan, karena kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar,” pungkasnya.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of