ICJR Ingatkan Kepolisian Jangan Asal Gunakan Pasal Makar !

0

Oleh: Muhajir |

Semaraginside.com, Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut kepolisian tidak bisa menggunakan pasal makar untuk menjerat HS, demonstran yang mengaku ingin memenggal kepala presiden Jokowi. ICJR menilai tindakan HS tidak memenuhi unsur makar.

Viral video yang memperlihatkan demonstran HS yang mengaku siap memenggal kepala Jokowi. Polisi kemudian menetapkan HS sebagai tersangka dengan Pasal 104 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP, Pasal 336 dan Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pasal 104 KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat orang yang mengancam akan membunuh presiden pada saat suasana demonstrasi tersebut,” kata Direktur Program ICJR, Erasmus Napitupulu, Rabu (15/5).

Erasmus mengatakan, seseorang yang menyebut atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, namun belum bisa dinyatakan sebagai pidana makar. Dia menjelaskan bahwa delik makar tak bisa berdiri sendiri.

Baca Juga:  Mantan Danjen Kopassus Dipolisikan Karena Dinilai Makar

Pasal 104 KUHP memiliki dua unsur; makar dan maksud membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah. Sementara, pengaturan makar dimuat dalam pasal 87 KUHP.

Pasal itu menyebut dua syarat makar, yakni niat dan permulaan pelaksanaan. Artinya, HS harus dapat dibuktikan sudah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan dengan maksud untuk membunuh presiden.

“Kuncinya tetap, permulaan pelaksanaan itu harus dengan logis dan terukur dapat membunuh presiden,” ucapnya. Dia melanjutkan, soal kemungkinan pernyataan HS “siap memenggal presiden” itu dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

Erasmus meminta perlunya mempertimbangkan konteks lokasi pengucapan ancaman memenggal presiden itu. Yakni, aksi demo kelompok oposisi terkait dugaan kecurangan pemilu di depan Bawaslu.

“Kembali ke pertanyaan awal, apakah seseorang yang berteriak-teriak akan memenggal kepala presiden bisa dikenakan pidana makar?” tanyanya.

Baca Juga:  Tak Terima Dituding Ingin Makar, Kivlan Zen Laporkan Balik Pelapornya

Dia juga meminta agar kepolisian menelusuri kebatinan HS, apakah tindakan itu dilakukan karena berada dalam kerumunan massa yang sepertinya memang sedang berseberangan dengan Presiden Jokowi. ICJR lantas merekomendasikan sejumlah hal terkait pasal makar ini.

Pertama, memperjelas lagi istilah makar, khususnya dalam RKUHP. ICJR lebih memilih penggunaan istilah aanslag atau serangan. Kedua, memperketat praktik penggunaan delik makar baik oleh aparat penegak hukum ataupun putusan hakim.

Pada 2018, ICJR pernah menggugat pasal makar ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengembalikannya ke istilah aslinya, aanslag atau serangan karena dianggap lebih pas. Sementara, makar sering disalahartikan sebagai tindakan pengkhianatan atau pemisahan diri dari NKRI.

Namun, MK menolak permohonan itu untuk seluruhnya. “Salah persepsi ini mengakibatkan penggunaan pasal makar sering disalahartikan dengan pemidanaan yang sangat karet,” ucap Erasmus. (EPJ/Ags/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of