ICW: Pemerintah dan DPR Berdosa Jika MK Tolak Judicial Review RUU KPK

0
Ilustrasi. Perwakilan Koalisi Save KPK Jateng saat memberi pernyataan sikap menyangkut revisi UU KPK. Foto : Dokumentasi Save KPK Jateng

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mengusulkan kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai penganti UU KPK yang telah disahkan.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menilai revisi UU KPK dapat mematikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, ICW mengajak masyarakat perguruan tinggi meminta Pesiden menerbitkan Perppu agar KPK kembali bekerja seperti sedia kala.

Dia memaparkan, penolakan revisi UU KPK melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya membutuhkan proses yang panjang. Selain itu, jika judicial review revisi UU KPK ditolak oleh MK maka kondisi akan semakin rumit.

Baca Juga:  Usai Diprotes, Pimpinan Nyatakan KPK Tetap Solid

“Kalau judicial review revisi UU KPK ditolak, maka pemerintah dan DPR sama-sama berdosa karena mengeluarkan peraturan yang salah. Namun jika Pemerintah mengeluarkan Perppu, Pemerintah berarti mengambil alih tanggung jawab untuk mengembalikan ke kondisi normal karena revisi UU KPK saat ini membuat pemberantasan korupsi mati,” jelas Adnan dalam kuliah umum di Unisbank Semarang, Kamis (3/10).

Rektor Unisbank Semarang, Safik Faozi melihat terjadi pelemahan pemberantasan korupsi melalui kekuasaan dan peraturan yang membatasi pergerakan KPK. Oleh karena itu, pihaknya mengajak mahasiswa untuk tahu lebih dalam wacana yang dibawa ICW agar mahasiswa bisa bersikap.

Baca Juga:  Raih 76.651 Suara, PKS Kota Semarang Masuk Tiga Besar Pileg 2019

Diketahui, pada 24 September 2019 lalu ribuan mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Jateng untuk menyuarakan aspirasinya, salah satunya mengenai polemik disahkannya revisi UU KPK. Mahasiswa Unisbank yang juga terlibat dalam aksi tersebut dan meminta Presiden mengeluarkan Perppu karena revisi UU KPK dianggap melemahkan KPK.

Setelah itu, pada 30 September 2019 gelombang protes yang sama juga dilakukan mahasiswa Semarang yang kembali mendatangi kantor DPRD Jateng. Mereka menagih janji Pemprov Jateng dan DPRD Jateng yang menyatakan siap melanjutkan aspirasinya ke pemerintah pusat.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of