INDEF: Ketersediaan Tenaga Kerja Harus Diperluas

0
Foto: Ahmad ZR

Oleh: Ahmad ZR |

Semaranginside.com, Jakarta — Isu ketenagakerjaan akan diangkat oleh masing-masing calon wakil presiden dalam debat pemilihan presiden (Pilpres) pada 17 Maret mendatang. Diantara masalah ketenagakerjaan secara struktural adalah besarnya angka pengangguran mencapai 7 juta orang, meskipun angkanya terus menurun setiap tahunnya.

Wakil Direktur INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Eko Listiyanto mengakui memang angka pengangguran selalu turun setiap tahunnya sejak tahun 2005. Namun dari sisi struktur, pengangguran terbesar berasal dari SMK sebesar 20,7%. Sedangkan dari SMA sebesar 25%. Selain itu, pengangguran dari lulusan universitas turut mengalami angka yang besar.

“Jadi, kalau tren yang lain menurun, tapi tren pengangguran yang terampil dan terdidik juga naik. Tujuh juta orang ini sebenarnya ada sekitar 1,18 juta orang pernah merasakan pendidikan vokasi. Tapi sayangnya tidak dapat kerja. Kita terlalu berada di supply-nya bukan demain-nya,” kata Eko dalam konferensi pers pemanasan jelang debat ketiga; menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Baca Juga:  Reaksi Australia Atas Pembebasan Baasyir

Sementara, dari angkatan kerja sebesar 131 juta, jumlah pekerja informal mencapai 56%. Sedangkan sektor formal yaitu 43,16%. Meskipun saat ini muncul perdebatan terkait definisi formal dan informal. Namun banyak juga masyarakat yang mampu memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan duit hingga miliaran rupiah seperti Youtuber atau Instagrammer.

“Sedangkan dari jumlah pekerja yang ada masih didominasi oleh lulusan di bawah SMA sebesar 58%. Ini bukan masalah zaman SBY atau Jokowi, tapi merupakan masalah bangsa,” kata Eko.

Mengenai anggaran desa yang setiap tahunnya naik, namun belum dapat menurunkan angka pengangguran yang terjadi di desa. Hal itu dikonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017.

“Ternyata dana desa juga belum menjadi obat mujarab menyelesaikan masalah pengangguran di pedesaan. Sementara, angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Hal lain, situasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga tidak jauh beda. Rendahnya remitansi dibanding negara lain menjadi indikasi kualitas pekerjaan para pekerja migran yang tergolong rendah, seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan buruh kasar lainnya.

Baca Juga:  Pemkot Awasi Ketat Pedagang Hewan Kurban Pinggir Jalan

“Pahlawan devisa ini seolah tidak punya pilihan selain menjadi PMI di sektor-sektor yang tidak menarik akibat sulitnya mencari kerja di dalam negeri. Ada moratorium tapi tidak menjadi ajang evaluasi tuntas kebijakan menempatkan dan memperbaiki kualitas PMI,” jelas Eko.

Maka itu, ke depan ia merekomendasikan perlu ada upaya mendorong kebijakan dari sisi permintaan (demand), yaitu ketersediaan lapangan kerja. Sebab, jika lebih fokus pada sisi penawaran, maka dikhawatirkan akan terjadi banyak pengangguran dilatih.

“Tetapi setelah itu tidak terserap di pasar kerja dan justru menjadi beban negara akibat kebijakan ’mensubsidi’ para pencari kerja. Selain itu juga perlu ada insentif dari beberapa kementerian terkait untuk mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja,” tandasnya. (*/dry)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of