Ingat, Revisi UU KPK Mulai Berlaku Kamis 17 Oktober 2019

0
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Dalam aksinya mereka menolak RUU KUHP dan UU KPK yang telah direvisi. Foto: Antara

Oleh: Eko P

Semaranginside.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan akan kesulitan melakukan operasi tangkap tangan dan juga penangkapan koruptor. Hal ini karena undang-undang baru hasil revisi mewajibkan proses-proses penindakan kasus korupsi memerlukan izin Dewan Pengawas yang sejauh ini belum dibentuk.

“Pemberlakuan UU KPK yang baru ini akan membuat KPK mati suri dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, Rabu(16/10).

Revisi UU KPK yang sudah diketok palu oleh pemerintah dan DPR akan mulai berlaku Kamis (17/10), kecuali jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), sebagaimana dituntut oleh banyak pihak.

“Dalam hal menyita, dewasnya tidak ada, tidak bisa memberikan izin, soal penyitaan. Kalau (KPK) nekat melakukan itu, akan ada potensi gugatan hukum,” katanya, seperti dikutip BBC News.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, aturan ini mulai berlaku 30 hari setelah disahkan. Dengan kata lain, KPK harus tunduk terhadap UU ini mulai 17 Oktober 2019.

Baca Juga:  Buya Yahya Jelaskan Makna Puisi Neno yang Jadi Kontroversi

Memang di dalam Pasal 69D UU KPK tertulis, “Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.” Akan tetapi, berdasarkan catatan KPK, Pasal 69D bertentangan dengan Pasal II yang menyebutkan UU KPK berlaku pada tanggal diundangkan.

Hal ini membuat KPK sangsi melakukan langkah penindakan sebelum Dewan Pengawas dibentuk, karena berpotensi digugat balik.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo memastikan lembaganya tak mau ambil risiko tersebut. “Untuk tindakan-tindakan yang berkonsekuensi hukum ya, itu tidak bisa dijalankan sebelum ada kepastian-kepastian dari UU,” katanya.

Yudi juga mengakui sampai sekarang pegawai di gedung Merah-Putih tak memahami arah dan tujuan dari UU KPK yang baru. Menurutnya, ini merupakan konsekuensi logis karena KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undangnya.

Baca Juga:  Kurang Dua Hari, Belum Satupun Ndaftar Kandidat Pilwakot 2020 di PDIP Semarang

UU KPK juga akan mengubah seluruh aturan di internal lembaga antirasuah. Prosedur dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan akan berubah, sementara, belum ada persiapan prosedur baru yang merujuk ke UU KPK yang baru, kata Yudi.

“Termasuk menetapkan tersangka, siapa nanti yang menetapkan tersangka? Kan bukan pimpinan KPK. Karena di sini (UU KPK) tidak disebutkan penanggung jawab tertinggi. Kemudian penyidik, penyelidik dan penuntut tidak dijelaskan di situ. Beda dengan UU sebelumnya.”

Revisi UU KPK juga menyebut, korupsi di bawah Rp1 miliar dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dikarenakan dalam UU KPK yang baru, disebutkan setiap penindakan termasuk penyitaan, penyadapan dan penggeledahan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas), lembaga yang sejauh ini belum dibentuk.

Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan untuk “menyelamatkan” KPK dengan mengeluarkan perppu.

(EP/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of