Ini Daftar Barang Mewah Bupati Cantik Talaud yang Disita KPK

0

Oleh Ronald Ginting |

Semaranginside.com, Manado – Barang mewah, mulai tas, jam tangan, hingga perhiasan, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Barang-barang itu diduga sebagai pemberian suap untuk Sri dari pengusaha.

“Kami mengamankan barang bukti berkisar 513.855.000 rupiah,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).

Barang-barang tersebut, terdiri dari

– Tas tangan Channel senilai Rp 97.360.000
– Tas Balenciaga senilai Rp 32.995.000
– Jam tangan Rolex senilai Rp 224.500.000
– Anting berlian Adelle Rp 32.075.000
– Cincin berlian Adelle Rp 76.925.000; dan
– Uang tunai Rp 50 juta.

Baca Juga:  Cara Kerja "Robot" Politik Pengaruhi Opini Publik

Barang-barang itu diduga diterima Sri terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pemberi barang-barang itu adalah pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo.

“Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo,” ucap Basaria.

Tujuan pemberian itu agar Bernard mendapatkan proyek tersebut. Sri menggunakan tangan lain, yaitu Benhur Lalenoh, yang merupakan anggota tim suksesnya, demi kelancaran transaksi haram itu.

Baca Juga:  Prediksi Perolehan Kursi DPRD Jateng Hasil Pileg 2019

Sri pun ditetapkan sebagai tersangka. Begitupun Bernard dan Benhur, yang juga dijerat sebagai tersangka.

Sri dan Benhur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Bernard dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum ditangkap KPK, Bupati Sri pernah diberhentikan sementara dari Bupati Talaud oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal itu dikarenakan Sri melancong ke luar negeri selama beberapa hari tanpa sepengetahuan Gubernur Sulawesi Utara dan juga Menteri Dalam Negeri. (RTG/Ags/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of