Jaksa Tak Siap, Sidang Tuntutan Korupsi RSUD Pekalongan Ditunda

0
Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng meninggalkan sidang usai Ketua Majelis Hakim, Andi Astara memutuskan menunda persidangan, Selasa (12/11). Foto: Ade Lukmono/Semaranginside.com

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Sidang lanjutan kasus korupsi RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan di Pengadilan Tipikor Semarang terpaksa ditunda. Padahal, semestinya sidang yang dijadwalkan Selasa (12/11) siang ini dengan agenda pembacaan tuntutan bagi dua terdakwa.

Yakni mantan Direktur RSUD Kraton Muhammad Teguh Imanto dan Mantan Wakil Direktur Adminitrasi Umum dan Keuangan, Agus Bambang Suryadana.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Andi Astara memutuskan untuk menunda persidangan perkara yang merugikan negara hingga Rp 4,4 miliar tersebut. Alasannya, belum selesai secara administrasi. Sidang akan dilaksanakan pada Selasa depan, pada 19 November 2019 mendatang.

Baca Juga:  Fadli Zon: Prabowo Presiden, Honorer GTT/PTT Jadi Prioritas Pemerintah

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengaku belum siap mengajukan tuntutan. “Mohon maaf, kami belum siap mengajukan tuntutan,” kata Jaksa Sri Heryono saat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/11).

Sebelumnya jaksa telah mendatangkan banyak pejabat untuk menjadi saksi sidang korupsi di RSUD Kraton ini, mulai Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer, Ketua DPRD Pekalongan Hindun, Mantan Bupati Pekalongan Amat Antono, Mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan lain-lain.

Sesuai fakta persidangan, Bupati Asip Kholbihi mengaku menerima uang sebesar Rp 60 juta. Sementara Mantan Bupati Amat Antono menerima Rp 1,2 miliar.

Baca Juga:  Pilwakot Semarang 2020 Telan Rp 84 Miliar

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang Joko Susanto, meminta penyidik Polda Jateng dan JPU Kejati Jateng untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Dia mengatakan, jika dilihat dari fakta persidangan, praktik tersebut sudah berlangsung lama hingga berganti Bupati. Untuk itu, pihaknya meminta agar pengungkapan kasus tidak terhenti pada tersangka di level bawah.

“Kami dorong penyidik bisa mengusut tuntas hingga ke pelaku utama. Jaksa juga harus memberikan masukan-masukan ke penyidik agar aktor intelektualnya bisa diungkap,” tegas Joko.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of