Jateng Tetapkan UMP 2020 Rp 1,7 Juta, Buruh menolak

0
Aski buruh menuntut kesejahteraan upah di depan Kantor DPRD Jateng, Rabu (2/10). Foto: Ade Lukmono/Semaranginside.com

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar Rp 1.742.015. Pada tahun sebelumnya, UMP Jateng adalah senilai Rp 1.605.396. Penetapan UMP Jateng 2020 ini berdasarkan ketentuan PP nomor 78 tahun 2015 di mana UMP 2020 dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Susi Handayani menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar 8,51 persen. Rinciannya, inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

“Atas dasar itu, maka pada sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada Senin (21/10) lalu menyepakati besaran UMP Jateng 2020 adalah sebesar Rp 1.742.015,22,” kata Susi, Rabu (23/10).

Baca Juga:  Bangun LRT Semarang, Investasi Rp 200 M per Kilometer

Susi menerangkan, upah minimum merupakan upah bulanan terendah. Dalam upah itu, terdiri dari upah pokok tanpa tunjangan atau termasuk tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi yang telah bekerja lebih dari satu tahun, maka dapat dirundingkan dengan cara bipartit, yakni antara buruh dan pengusaha.

“Setelah UMP ditetapkan, langkah selanjutnya ujar Susi adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Untuk UMK 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya harus sudah ditetapkan pada 21 November 2019,” pungkasnya.

UMP ini, Lanjut Susi, adalah acuan bagi tiap Kabupaten/Kota di Jateng agar tidak menetapkan UMK di bawah UMP Jateng. Dengan demikian, diharapkan para pekerja dan buruh di Jateng bisa hidup dengan layak.

Menanggapi hal tersebut, Alinasi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah menolak kenaikan UMP secara nasional sebesar 8,51 persen karena dikhawatirkan buruh di Jateng tidak akan membaik keadaan ekonominya. Gerbang menilai, kenaikan upah tidak bisa disama ratakan di semua daerah, terlebih lagi, UMP Jateng terbilang kecil jika dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.

Baca Juga:  Hendi - Ita Kembali Maju Pilwakot 2020

“Buruh akan menjadi miskin abadi,” ungkap salah satu aktivis dari Gerbang, Ahmad Zainudin.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota di Jateng diharapkan melakukan terobosan untuk menaikan UMP lebih dari ketetapan nasional, melihat perekonomian Jawa Tengah yang lumayan bagus. Terlebih lagi, saat ini banyak mulai tumbuh kawasan industri yang seharusnya mensejahterakan masyarakatnya.

Dia mengusulkan, Pemerintah Provinsi Jateng bisa menetapkan UMP sesuai dengan KHL. Disatu sisi KHL dapat diketahui dengan survey yang dilakukan di lapangan.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of