Kivlan Gugat Wiranto, Tiga Pelanggaran HAM 1998 Terungkap

0
Menkopolhukam Wiranto. Foto: Antara

Oleh: Suandri Ansah

Semaranginside.com, Jakarta – Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn), Kivlan Zendisebut telah memperkuat adanya pelanggaran HAM oleh aktor-aktor negara pada 1998. Pengakuan tersebut diungkapkan dalam gugatan Kivlan kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Wirantomelalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani menyatakan, jika informasi Kivlan benar, maka temuan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) bentukan Komnas HAM harus kembali memperjuangkan berkas penyelidikan yang di tolak Kejaksaan Agung. Keterangan-keterangan dari Kivlan dianggap bisa menambah daftar bukti yang selalu dipermasalahkan kejaksaan.

“Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus mampu menarik pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM ini,” ujar Ismail kepada Indonesiainside.id.

Ismail menjelaskan, pengakuan Kivlan mengungkap bahwa negara menggunakan rakyat sipil untuk mengamankan Sidang Istimewa (SI) MPR guna memukul mundur sesama rakyat sipil yang menolak SI. Politik devide et impera digunakan oleh negara untuk menghindari tuntutan hukum.

Baca Juga:  Wiranto Bilang Ada Makar, Fahri : Ayo Ungkap ke Publik

Kedua, lanjutnya, negara mengakomodir dan mensponsori kekerasan terhadap rakyat sipil, dengan cara membentuk dan membiayai milisi sipil. Dan ketiga, menyajikan indikasi bahwa rangkaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan pada masa transisi 1998 adalah desain aktor-aktor negara.

“Komnas HAM dan Kejaksaan harus menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi sepanjang 1998, termasuk peristiwa Trisakti-Semanggi dengan membentuk pengadilan HAM,” kata Ismail menambahkan.

“Apa yang disampaikan, apa yang dituntut, gugatan dari Kivlan Zen, itu menjadi bukti baru bahwa dalam peristiwa Semanggi I, Semanggi II di tahun 1998,” kata Deputi Koordinasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma saat jumpa pers di kantor KontraS, Kamis (15/8).

Baca Juga:  Dituduh Makar, Kivlan Zein Dicekal Polisi di Bandara Soetta saat Hendak ke Brunei

Menurut dia, gugatan Kivlan terhadap Jenderal TNI (Purn) Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa harus diusut sebagai bukti baru kasus pelanggaran HAM berat. Apalagi Komnas HAM Periode 2002-2003, sudah melakukan penyelidikan projusticia atas peristiwa Semanggi I, II dan Tragedi Trisakti.

Kivlan menggugat Wiranto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 5 Agustus 2019. Gugatan Kivlan terhadap Wiranto diajukan ke PN Jaktim dengan nomor perkara 354/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim.

Kivlan menyebutkan penugasan pembentukan Pam Swakarsa merupakan kegiatan yang memerlukan pembiayaan sehingga pihak tergugat harus membayar kerugian yang dialami penggugat. Kerugian yang dimaksud mencakup materil dan immateril. (*/Dry/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of