Kompromi Politik, Ini Paket yang Diajukan Gerindra

0
Anggota Fraksi Gerindra MPR, Sodik Mujahid. Foto : Muhajir

Oleh: Ahmad ZR

Semaranginside.com, Jakarta – Pascapelaksanaan Pilpres 2019, publik sangat diramaikan oleh semangat dan dorongan untuk rekonsiliasi. Anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid mengatakan, sejatinya rekonsiliasi hanya diperlukan jika ada salah satu kelompok dari Bangsa Indonesia telah melanggar empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

“Tapi faktanya, pascapilpres yang hanya berupa sebuah konstentasi konstitusional, semangat rekonsiliasi ini sangat kuat didorong oleh Presiden Jokowi dan banyak tokoh dari berbagai kalangan,” kata Sodik di Jakarta, Jumat (19/7).

Ia melanjutkan, inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan Bangsa Indonesia dalam segala bidang. Termasuk dalam bidang ekonomi.

Baca Juga:  Tingginya Utang Negara Jadi Ancaman Kedaulatan Bangsa

“Hanya atas dasar inilah, maka Prabowo Subianto dengan resiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi,” ujarnya.

Sodik menjelaskan, semangat rekonsiliasi adalah untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa. Ini harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan Ketua MPR.

Pasalnya, kata dia, jabatan yang sekarang ramai dibahas dan diperebutkanadalah posisi Ketua MPR. Posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR (berasal dari anggota DPR dan anggota DPD) yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket.

Baca Juga:  Jangan Ada Huuu.... Pada Prabowo di Kongres PDIP Hari Ini

“Dengan semangat tersebut, maka komposisi terbaik adalah ketua MPR dari Gerindra, ketua DPR dari PDIP, dan presiden adalah Joko Widodo,” kata dia.

Menurut dia, komposisi ketua MPR dan DPR di atas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Pasalnya, klaim Sodik, rakyat dan Bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024.

“Presiden sudah ditetapkan KPU. Ketua DPR sudah diatur oleh UU MD3 sebagai hak pemenang pertama pileg 2019-2024 yakni PDIP,” ujarnya. (AIJ/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of