KPID: Papua Barat Masih ‘Blank Spot’ Siaran TV Swasta. Tol Langitnya Kemana?

0
Ilustrasi. Foto: Istimewa

Oleh: Eko P

Semaranginside.com, Papua – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Papua Barat, Christian Hamdani Sianipar berharap wilayahnya dapat terjangkau layanan televisi swasta terutama free to air sebagai bentuk pemerataan informasi. Karena masih banyak daerahnya yang blank spot alias tak terjangkau siaran tv swasta.

Ini kabar memilukan, karena di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 banyak wilayah tanah air yang masih blank spot alias tak terjangkau siaran televisi. Padahal informasi menjadi salah satu sarana untuk mencerdaskan masyarakat dan mengetahui kondisi terkini yang tengah terjadi.

Karenanya Cris mendorong kebijakan KPI siaran free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan harus terus dikawal.“KPI harus tegas melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan dalam Rakornas di Samarinda, Kalimantan Selatan, karena itu sudah menjadi keputusan bersama KPI Pusat dan KPID-KPID se-Indonesia, keputusan itu sudah ketuk palu, kenapa saat ini masih diributkan, seharusnya tinggal dilaksanakan”, ujarnya di Jakarta, Selasa(22/10).

Hal yang sama terjadi di Kalbar, siaran TV-TV swasta free to air belum menjangkau seluruh wilayah Kalbar, hal itu disampaikan Ketua KPID Kalbar, Muhammad Syarifudin Budi, di Jakarta. Dia mempertanyakan keadilan dan pemerataan informasi bagaimana bisa terjadi jika kondisi ini tak jua diatasi.

“Informasi yang disiarkan TV-TV swasta free to air masih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten dan ibu kota Provinsi. Di Kalbar, masih banyak daerah blank spot, ujarnya.

Baca Juga:  Angkut Beras, Pesawat Perintis Hilang Kontak di Papua

Syarifudin juga menuturkan, KPID Kalbar sedang memperjuangkan agar daerah terluar, terpencil, dan wilayah perbatasan dapat terlayani siaran free to air, ucapnya. KPID Kalbar menginginkan pemerintah dalam hal ini Kominfo dan KPI pusat hadir untuk mengatasi permasalahan ini.

Syarifudin menambahkan, selama ini yang bisa menjangkau siaran ke daerah daerah itu hanya LPB (satelit dan kabel).

Dengan adanya keputusan Rakornas KPI di Kalimantan pada bulan April lalu, KPI diharapkan dapat mengatur dan adil kepada LPS dan LPB, sehingga di daerah ada kepastian hukum dalam berbisnis.

Mnurutnya, LPB (satelit dan kabel) sangat diminati masyarakat Kalbar. LPB mampu mencakup area perbatasan karena secara bisnis, TV-TV swasta free to air tidak berminat bersiaran di wilayah wilayah tersebut”, pungkasnya.

Guru Besar Universitas Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan, dan ahli hukum penyiaran Prof Judhariksawan menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia yang mendukung Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk menerapkan siaran free to air penting untuk pemerataan informasi.

“Kita ketahui, masyarakat Indonesia masih banyak yang tinggal di daerah terpencil, di daerah perbatasan, di pulau terluar Indonesia yang mana mereka tidak bisa menjangkau siaran TV swasta free to air,” kata Judhariksawan.

Baca Juga:  'Mimpi Anak Papua', Potret Keindahan dan Problematika Bumi Cendrawasih

Untuk itu, ujar dia, hadirnya TV kabel yang tergabung dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dinilai telah membantu Pemerintah untuk menyiarkan siaran TV swasta jauh ke pelosok daerah.

Judhariksawan yang juga mantan Ketua KPI Pusat itu juga berpendapat bahwa pelaku LPB ini adalah sekumpulan pengusaha UKM di daerah yang patut didukung.

Sekjen Aliansi Layanan Media Indonesia (ALAMI) Muhammad Zen Al Faqih menginginkan Komisi Penyiaran Indonesia dan institusi pemerintah terkait agar melindungi lembaga penyiaran berlangganan yang menerapkan “free to air” (gratis berlangganan).

Al Faqih menyatakan bahwa sudah banyak Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV kabel dan satelit) di daerah-daerah yang telah aktif menjalankan bisnis secara legal dan menginginkan negara melindungi mereka sesuai dengan Undang Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

“Seyogyanya permasalahan yang terjadi di penyiaran diselesaikan dengan mengacu dan merujuk pada Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran, bukan UU lain,” kata Al Faqih.

Ia mengingatkan bahwa di dalam peraturan perundangan tersebut sudah jelas disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Apalagi, lanjutnya, KPI dalam Rakornas yang diselenggarakan KPI beberapa waktu lalu juga telah mengeluarkan rekomendasi resmi bahwa siaran free to air itu gratis. (EP/Ant/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of