KPK Endus Keterlibatan Pejabat, Anggota DPR, dan Swasta Lain di Korupsi E-KTP

0
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara

Oleh: Rudi Hasan

Semaranginside.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus megakorupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Saat ini, lembaga antirasuah itu tengah menyelisik keterlibatan sejumlah pihak melalui keterangan saksi.

“Kami juga masih melihat ada dugaan pihak-pihak lain atau pejabat pejabat lain, baik di instansi pemerintah, di legislatif, ataupun dari pihak swasta diduga terlibat dalam perkara ini. Itu yang sedang kami telusuri dan kami jalani,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (8/7) malam.

Menurut dia, kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut masih terbuka lebar, sepanjang ada bukti yang cukup untuk menjerat mereka. Prosesnya, kata Febri, bisa dimulai dari pengembangan penyidikan atau bahkan penuntutan di pengadilan.

Baca Juga:  Pengamat: Politisasi Isu Khilafah Mengadu Domba Rakyat

Kendati demikian, Febri tak ingin berandai-andai. Pasalnya, saat ini KPK sedang fokus pada pengembangan perkara tersebut. “Saat ini, proses pendidikan juga sedang menjadi concern KPK untuk tersangka MN (Markus Nari). Kalau sudah ada informasi lain, akan disampaikan lagi,” ujar dia.

KPK memang sedang gencar menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya bahkan menyebut bakal ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Tersangka baru itu berasal dari unsur swasta dan pegawai negeri.

Tak hanya Agus, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun mengamini hal tersebut. Menurut dia, instansinya bakal mengumumkan penetapan tersangka baru pada saat yang tepat. Hal itu diklaimnya sudah didasari dengan pendalaman kasus yang matang, khususnya terkait gelar perkara.

Baca Juga:  BPN: Kesetaraan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

“Nanti kami ekspos, kami sudah gelar perkara. Tinggal umumkan (tersangkanya),” ujar Saut.

Dia juga memberi isyarat bahwa tersangka baru itu tidak hanya terdiri atas satu orang. “Yang jelas lebih dari dua. Bisa jadi minggu depan, nunggu kesiapan saja,” tuturnya.

Kasus e-KTP disebut-sebut sebagai megakorupsi lantaran kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2,3 triliun. Adapun korupsi dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu telah menyeret beberapa orang ke penjara. Di antara mereka adalah politikus Partai Golkar Setya Novanto; mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman; mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kemendagri, Sugiharto, serta; dua pengusaha bernama Andi Narogong dan Made Oka Masagung. (AIJ/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of