KPU Jateng Ingatkan Pemilih Pindah TPS Urus A5

0

 

Sejumlah warga Jateng ditengarai masih banyak yang belum masuk daftar pemilih Pemilu serentak 2019. Alasan warga kerja boro di luar daerah, belum melakukan perekaman data KTP Elektronik menjadi sejumlah kendala pendataan.

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah masih menyisir warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), jelang momen Pemilu 2019. Caranya dengan sosialisasi di tiap desa maupun kelurahan di tiap kabupaten/kota.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Jateng, Paulus Widiantoro mengatakan pihaknya belum menerima data terbaru perekaman kependudukan.

“Kami sudah koordinasi terkait perekaman data kependudukan sampai akhir tahun, tapi jumlah pastinya, kami belum mendapat update. Masih fokus LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), kami fokus itu dulu,” katanya, Kamis (3/1).

Baca Juga:  Pilpres dan ‘Khilafah Politis’

Paulus memastikan pihaknya akan memudahkan pemilih yang sudah terdaftar, untuk mengurus pindah TPS. Caranya dengan menggunakan formulir A5. Pemilih tersebut nantinya masuk Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb.

“Artinya jika si pemilih pada hari H ada urusan pergi, bukan akhir segalanya. Masih bisa. Sudah kami sosialisasikan mulai minggu lalu secara masif. Teman-teman KPU kabupaten sampai dengan PPS sudah melakukan itu,” ujar Paul.

Bagi golongan DPTb, Paul mengatakan pemilih hanya akan mendapat surat suara sesuai daerah pemilihan asal. Dia mencontohkan, pemilih dari Dapil Semarang 1 yang mencoblos di Semarang 2 tidak akan mendapat surat suara DPRD tingkat kota.

Baca Juga:  Ini Tiga Misi Khusus Partai Berkarya

“Kalau beda dapilnya tingkat provinsi, maka DPTb hanya dapat DPD dan presiden. Kalau luar provinsi, maka hanya dapat surat suara Pilpres saja,” terangnya.

Bagi pemilih yang belum masuk DPT namun sudah memiliki KTP elektronik, lanjutnya, masih bisa menyalurkan hak pilih sesuai alamat pada KTP. Pemilih tersebut masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Paul meminta pemilih yang masuk DPK mendaftar terlebih dahulu pada TPS sesuai alamat, 30 hari sebelum pencoblosan. “Itu yang kami sosialisasikan secara masif, supaya nanti tidak terjadi penumpukan di TPS,” imbuh Paulus.

(Agus Susilo)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of