KPU Persiapkan Sistematika Baru untuk Pilkada 2020

0
Arief Budiman menghadiri prosesi pelantikan presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Ahad (20/10). Foto: Icheiko Ramadhanty/Indonesiainside.id

Oleh: Icheiko Ramadhanty

Semaranginside.com, Jakarta – Jokowi dan Ma’ruf Amin siang ini segera dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menuturkan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang diselenggarakan hari ini adalah tahapan akhir dalam tahapan Pilpres 2019 yang diatur KPU.

Dia berharap prosesi pelantikan hari ini berjalan lancar, aman, dan tertib sampai selesai. “Apa pun yang terjadi hari ini akan jadi bagian yang dicantumkan di dalam laporan kami dalam kegiatan tahapan pemilu ini,” kata Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan untuk menghadiri pelantikan presiden, Ahad (20/10).

Baca Juga:  Wapres China Kunjungi Museum Manusia Purba Sangiran

Poin penting kedua yang disampaikan Arief adalah berkaitan dengan demokrasi itu sendiri. Dia menyampaikan kepada presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik, kemudian menteri-menteri yang juga akan segera diumumkan, agar kinerja terutama masalah demokrasi menjadi lebih baik.

Arief juga mengungkapkan, KPU sudah menyiapkan dan mengusulkan sistematika baru menjelang persiapan Pilkada 2020. Menurut Arief, KPU akan mempersiapkan sistematika baru untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dan belajar dari apa yang terjadi di pilpres lalu.

“Akan ada regulasi yang memerlukan beberapa revisi. Pemerintah dan DPR bisa cepat merspon ini agar dapat kita bahas suapaya persiapan Pilkada 2020 bisa lebih baik,” ujar Arief.

Baca Juga:  KPU: Debat Pilpres Putaran Kedua akan Perbanyak Dialog antara Jokowi dan Prabowo

Dia menjelaskan, KPU sampai sejauh ini masih mendiskusikan beberapa hal. Pertama, penggunaan e-recap yang akan diusulkan pada 2024. Kedua, ada pemberian salinan dalam bentuk digital. “Jadi tidak perlu lagi KPPS nulis berlembar-lembar. Kemudian yang masih diusulkan adalah surat pencalonan terutama untuk mantan narapidana kasus korupsi,” ucapnya.

Meski diakuinya banyak kekurangan, Arief mengklaim pertumbuhan demokratis di Indonesia semakin membaik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. “Perjalanan kita dari 1999 makin transparan, makin kredibel. Banyak negara lain yang justru belajar dari demokrasi kita yang artinya pemilu kita cukup kredibel,” tuturnya. (AIJ/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of