Mahasiswa UNS Diskusikan Langkah Selamatkan KPK

0
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) mendiskusikan langkah penyelamatan KPK. Foto: Istimewa

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Surakarta – Beberapa elemen masyarakat masih memiliki asa terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan. Salah satunya mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang masih berharap ada jalan konstitusi untuk “menyelamatkan” KPK dari UU yang dinilai melemahkan.

Di cafe Bhinneka, Fakultas Teknik UNS, mereka menggelar diskusi dengan dihadiri peserta dari berbagai elemen mahasiswa dan mendatangkan Jadmiko Anom Husodo selaku pakar hukum tata negara dan ketua pusat studi konstitusi serta Firlana Ismayadin selaku perwakilan KPK.

Diskusi membahas langkah ke depan yang bisa dilakukan publik secara konstitusional terkait terkait UU KPK yang telah direvisi. Mereka juga membahas langkah apa yang bisa dilakukan presiden, seperti mengeluarkan PERPPU.

Baca Juga:  Indonesia Kecam Bom Sri Lanka

“Untuk konteks PERPPUU, presiden perlu mempertimbangkan potensi dampak negatif dari langkah yang diambil. Ketika PERPPUU dikeluarkan dampak negatifnya berasal dari partai politik dan ketika PERPUU tidak dikeluarkan dampak negatif berasal dari masyarakat,” ujar Firlana, Kamis (17/10) dalam siaran persnya.

Dia menilai, ketika merujuk pada hitung-hitungan politik, menjadi lebih mudah jika Presiden mengeluarkan PERPPUU karena dampak negatifnya akan datang dari parpol. Jika berasal dari publik yang tidak puas, maka akan lebih banyak kemungkinan yang terjadi dan membuat masyarakat tidak puas terhadap kinerja presiden.

Selain itu, Judicial Review dan Legislative review adalah beberapa cara yang bisa ditempuh oleh berbagai pihak dengan mendatangkan konsekuensinya masing-masing. Cara tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun diwakilkan oleh anggota dewan di parlemen.

Baca Juga:  Yang Tersisa Dari Konser Westlife di Sam Poo Kong Semarang

Di sisi lain, publik lebih memandang pesimis terkait langkah Judicial Review. Namun Anom Husodo memandang ada potensi yang bisa dipertimbangkan.

“Sejarah mencatat TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sejak dikeluarkan dahulu sampai detik ini belum dicabut. Sehingga akan menjadi batu uji yang bisa dipertimbangkan guna keperluan Judicial Reviw, ketika selama ini MK hanya memakai konstitusi,” terangnya.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of