Mendagri: Seperempat Penduduk Indonesia Tinggal di Wilayah Rawan Malaria

0
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Breakingnews

Oleh: Rudi Hasan

Semaranginside.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan catatan dalam peringatan Hari Malaria Sedunia. Menurut dia, saat ini penyakit itu masih menjadi musuh yang terus diperangi Indonesia.

“Dari total 267 juta jiwa penduduk Indonesia, seperempatnya hidup di daerah dengan risiko sedang hingga tinggi tertular malaria,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (14/5).

Wilayah tersebut diidentifikasi Tjahjo berada di bagian timur Indonesia. Di antaranya adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Menurut dia, sejarah penyakit epidemi itu dimulai sejak 1900-an dengan pengidap malaria mencapai 30 juta jiwa. Kala itu, malaria mengakibatkan kematian hingga 120.000 jiwa.

Baca Juga:  Kekompakan Paslon 02 Pertanda Baik

“Ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan iklim tropis,” ungkap Tjahjo.

Untuk menghindari risiko penyakit itu berkembang, dia meminta para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk saling bersinergi. Mereka diminta bekerja lebih maksimal lagi karena permasalahan malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja.

Tjahjo mengatakan, diperlukan dukungan dari sektor-sektor lain untuk menanggulangi epidemi tersebut. Sebut saja sektor pekerjaan umum (PU), permukiman, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, dan lain-lain.

Baca Juga:  Agus Harimurti Yudhoyono Kembali Bertemu Jokowi

Selain itu, pemerintah provinsi juga harus memfasilitasi replikasi penanganan kasus malaria di tempat lain yang telah sukses. Dengan begitu, dapat dilakukan upaya yang konkret pencegahan wabah malaria melalui manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik.

“Yaitu dengan cara mengintegrasikan program di dalam dokumentasi perencanaan dan anggaran, yang selanjutnya menjadi acuan implementasi program dan kegiatan di daerah yang disertai dengan pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah,” tuturnya. (AIJ/Ags/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of