Mengintip Cara Pak Harto Susun Kabinet Pembangunan

0
Soeharto “The Smiling General”. Foto: Istimewa

Oleh: Ahmad ZR

Semaranginside.com, Jakarta — Setiap presiden memiliki cara sendiri dalam menyusun jajaran menteri yang akan membantu tugas pemerintahan selama masa kepemimpinannya berlangsung. Penyusunan itu mencakup mulai dari konsep, penempatan, kompetensi, nomenklatur kementerian/lembaga, hingga penamaan kabinet.

Kabinet Pembangunan adalah salah satu yang paling populer di Indonesia. Nama kabinet tersebut selalu digunakan Presiden kedua RI Soeharto sejak mulai memimpin negeri ini pada 1968, hingga masa jabatannya berakhir pada 1998. Tak hanya itu, Soeharto memberikan tambahan angka romawi di belakang nama Kabinet Pembangunan itu untuk menandakan setiap lima tahun periode pemerintahannya.

Dimulai dari Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada 1968-1973. Kabinet ini terbentuk pada 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalam Kabinet Ampera II yang dibentuk pada Oktober 1967 oleh Soeharto (saat masih berstatus Pejabat Presiden RI).

Pada 1 April 1969, dimulailah pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I yang berlangsung dari 1969-1974. Tujuan diselenggarakan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran dari progran itu adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I yaitu pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Pada 9 September 1971, Presiden Soeharto mengambil keputusan mengadakan penyesuaian dan penggantian beberapa menteri Kabinet Pembangunan I, setelah diadakan penilaian dan pertimbangan dengan seksama. Dengan penggantian beberapa menteri itu, tidak berarti adanya pembentukan kabinet baru, melainkan semata-mata dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan dalam Pancakrida Kabinet Pembangunan.

Baca Juga:  Kisah Cun Ming di Tengah Polemik Penangkaran Hiu Karimunjawa

Diberi tugas lain

Para menteri yang diganti diberi kewajiban baru sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagian sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dan sebagian lagi ada yang ditugaskan di luar negeri.

Dari penggantian tersebut justru akan meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan. Maka sebagian besar menteri yang diangkat itu adalah mereka yang sejak semula ikut melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan.

Dengan demikian, diharapkan kelangsungan kebijaksanaan yang telah digariskan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan lebih terjamin.

Hingga masa kepemimpinan berakhir, Pak Harto tetap menggunakan nama tersebut, terakhir adalah Kabinet Pembangunan VII. Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998).

Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya BJ Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, menyebabkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan

Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picuang mengatakan, di antara pertimbangan Pak Harto dalam memilih menterinya harus memiliki kompetensi dan kapasitas di jabatan yang akan diberikan. Ini merupakan asas fundamental agar program yang dicanangkan dapat terwujud dan memberi kontribusi bagi pembangunan.

Baca Juga:  Massa Enggan Bubar Hingga Dini Hari, Polisi Kerahkan Raisa dan Gas Air Mata

“Pembantunya harus paham dengan penugasannya. Profesional dan menguasai bidangnya,” kata Badaruddin kepada Indonesia Inside, Rabu (3/7).

Walaupun begitu, Pak Harto selalu meminta dan mendengarkan saran dari orang-orang dalam mencari figur untuk mengisi di Kabinet Pembangunan. Hak itu dilakukan guna mengakomodasi berbagai solusi yang dibutuhkan rakyat Indonesia.

“Saran dan masukan pasti ada, tapi yang memutuskan tetap Pak Harto,” ujar dia.

Selama 32 tahun memimpin, Pak Harto menggunakan filosofi Caturkrida pada Kabinet Pembangunan VII. Makna dari Caturkrida, pertama, trilogi pembangunan yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.

Kedua, kemandirian, yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.

Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional, yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Kabinet Pembangunan satu sampai tujuh itu sesuai dengan Pelita satu sampai enam dengan wacana Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di segala bidang,” tutur Badaruddin. (AIJ)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of