Menko Perekonomian Keluhkan Minimnya Rencana Tata Ruang Daerah yang Hambat Investasi

0
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan). Foto: Antara

Oleh: Suandri Ansah

Semaranginside.com, Jakarta — Menko Perekonomian Darmin Nasution mengeluhkan minimnya kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dampaknya akan menghambat proses perizinan investasi di daeral lewat Online Single Submission (OSS).

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 50 kabupaten/kota yang memiliki RDTR. “Padahal, kalau tidak ada RDTR, ijin lokasi tidak bisa diberikan. Jadi terpaksa tetap offline,” katanya di Jakarta, Kamis (9/5).

Karenanya, lanjut kata Darmin,sistem yang dirancang untuk mengatasi kerumitan perizinan ini perlu didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah. Selain itu, Indonesia memerlukan peta digital untuk RDTR dan bisa dijalankan di OSS.

Baca Juga:  Final PSM vs Persija 6 Agustus, 5.000 Polisi Amankan Laga

“Jadi saat minta ijin, pengusaha itu bisa tahu persis di koordinat mana dia mau berinvestasi. Sayangnya, baru 10 daerah yang memiliki peta digital tersebut,” tuturnya. Dia meminta kepada Pemda agar menindaklanjuti arahan ini supaya sistem OSS bisa dikerjakan dengan secara online.

Selain itu, Darmin mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan masih banyak yang perlu dibenahi guna membuat iklim investasi yang ramah. “Kita bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan,” ujarnya.

Baca Juga:  Ramaikan Ahad Putih, Ribuan Pendukung Prabowo-Sandi Menginap di GBK

Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1% pertumbuhan.

“Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun,” tuturnya.

Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah. (*/Dry/Ags/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of