Pajak Seret, KPK Pantau Kabupaten/Kota

0
Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution bersama Gubernur Ganjar Pranowo.

Oleh: Agus Susilo

Empat sektor utama pajak ditengarai belum maksimal memberikan dukungan bagi pendapatan asli daerah. Untuk itu, KPK turun ke lapangan untuk memantau dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Semaranginside.com, Solo – Bupati dan Walikota se -Jawa Tengah mendapat pengawalan langsung dari Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat hingga empat kali lipat.

Adlinsyah mengatakan saat ini pendapatan asli daerah sektor pajak, khususnya di pemerintah kabupaten dan kota hanya berkisar 20 persen dari potensi yang dimiliki. Besarnya sisa potensi yang bisa digarap itu, membuatnya harus aktif terjun ke pemerintah daerah, seperti di Solo, Jumat (22/2).

Baca Juga:  Bupati Indramayu Supendi Jadi Kepala Daerah ke-120 yang Dijerat KPK

“Prinsipnya kita ingin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah dari empat sektor utama yang masuk baru 20 persen,” kata Adlinsyah.

Empat sektor utama tersebut adalah pajak hotel, hiburan, retribusi dan parkir. Untuk optimalisasi pendapatan daerah tersebut, kata Adlinsyah, harus dilakukan otomasi atau penggunaan teknologi informasi dalam penarikan pajak. Selain itu, Adlimsyah juga mendorong seluruh daerah untuk punya e-budgeting dan e-planning.

“Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak. Batam misalnya, baru 400 alat dipasang dalam dua bulan, pendapatannya naik 4 kali lipat,” katanya.

Baca Juga:  PMII Semarang Tidak Ikut Aksi Kritik KPK

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak, menggunakan sistem teknologi. Menurutnya penggunaan noncash dalam perpajakan akan mereduksi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum.

“Untuk pendapatan, pasti menjadi target pemerintah kita masing-masing. Bank Jateng bisa memfasilitasi itu (teknologi) semua agar Pemda bisa terbantu. Kalau retribusi pasar, kaki lima atau apapun itu dilakukan dengan noncash berapa kebocoran yang kita atasi. Ini akan menggangu bagi yang suka main-main,” katanya.

Saat ini berbagai layanan online telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya Sakpole, aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah diharapkan menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak.

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of