Pemekaran, Kota Semarang Akan Terbagi 22 Kecamatan dan 250 Kelurahan

1
Ilustrasi. Pemandangan Perlintasan sebidang di daerah Banjir Kanal Barat, Kota Semarang. Foto: istimewa

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang saat ini sedang memantapkan kajian pemekaran. Rencananya, wilayah Kota Semarang yang semula terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan menjadi 22 kecamatan dan sekitar 250 kelurahan.

Wacana pemekaran ini sebenarnya sudah pernah digaungkan sejak 2016 silam. Namun beberapa pihak menilai pemekaran wilayah tersebut merupakan pemborosan anggaran karena terkait infrastruktur dan distribusi pegawai.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memaparkan, pemekaran wilayah Kota Semarang perlu dilakukan demi memaksimalkan pelayanan publik. Selain itu, pembangunan wilayah juga akan lebih mudah dibandingkan saat ini di mana terdapat beberapa kelurahan yang memiliki luasan daerah yang terlalu besar.

“Bayangkan saja jika kelurahan terlalu luas, maka akan terlalu jauh bagi masyarakat untuk mengakses kelurahan. Selain itu, pelayanan publik satu kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sedikit pasti akan berbeda dengan pelayanan yang memiliki junlah penduduk yang padat,” kata dia, Kamis (3/10).

Baca Juga:  Pengamat: Menang Debat Bukan Ukuran Menang Pilpres

Untuk perubahan data penduduk yang terimbas pemekaran, Wali Kota menilai tidak akan terjadi kendala berarti. Hal itu dikarenakan pengurusan perubahan data bisa dilakukan secara online dan bisa dilakukan secara cepat.

Politikus PDI Perjuangan tersebut belum bisa menjelaskan secara gamblang terkait wilayah mana saja yang menjadi sasaran pemekaran. Hasil kajian nantinya akan diserahkan ke Dewan dan Kementerian.

Hendi, sapaan akrab Hendrar membandingkan kondisi Kota Semarang dengan kota metropolitan lainnya. Jumlah penduduk di beberapa kelurahan yang ada di Kota Semarang sudah tidak ideal.

“Seperti Bandung dan Surabaya, jumlah kelurahan dan kecamatan lebih banyak dari pada kota Semarang. Padahal, luas wilayah Bandung hanya 167 kilometer persegi dan Surabaya hanya 350 kilometer persegi. Ini yang menjadi pemikiran bahwa pemekaran wilayah menjadi perlu untuk Kota Semarang,” paparnya.

Baca Juga:  Pembebasan dan Keringanan PBB Berdampak Baik

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Suharsono menilai tidak masalah jika Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan melakukan pemekaran wilayah dengan syarat sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014. Dalam UU tentang Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut, tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

‘”Saya rasa tidak ada persoalan. Hanya kerangka yang perlu dipahami pengaturan masalah kecamatan itu diatur dalam UU 23 Tahun 2014 mulai dari pasal 221-230. Setiap pembentukan kecamatan itu harus dibentuk dengan Perda, artinya harus mendapatkan persetujuan DPRD bersama Pemkot,” katanya.

(Ags)

1
Berikan Komentar

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Romantis Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Romantis
Guest

Pemborosan anggaran