Pemerintah Daerah Juga Bertanggung Jawab Menegakkan HAM

0
Para pembicara pada FGD soal Hak Asasi Manusia di Unika Soegijapranata. Foto : unika.ac.id

Oleh : Nugroho

Semaranginside.com, Semarang – Senior Program Officer on Human Rights and Democracy International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebuah lembaga yang bergerak pada penegakan HAM, Mugiyanto menegaskan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia. Hal itu diungkapkannya pada Talkshow Festival HAM 2019 di Unika Soegijapranata, baru-baru ini.

“Sebenarnya inisiatif kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan besar yang diselenggarakan oleh INFID bersama Komnas HAM dan lembaga lainnya dalam mempromosikan kabupaten kota ramah HAM atau Human Rights City,” jelas Mugiyanto dikutip dari situs resmi Unika, Senin (11/11).

Dia juga mengungkapkan, acara ini sebenarnya merupakan strategi baru untuk menyasar tanggung jawab HAM tidak hanya ke pemerintah pusat tetapi juga ke pemerintah daerah, karena ternyata pemerintah daerah juga punya mandat yang memadai berdasarkan undang-undang pemerintah daerah.

Baca Juga:  Komnas HAM: Konflik SDA Belum Menjadi Perhatian Paslon

“Berdasarkan temuan kami, juga laporan ke Komnas HAM, ada banyak kasus ketika pelanggaran HAM terjadi, itu bisa dicegah ketika pemerintah daerah setempat melakukan respons yang lebih cepat dan lebih memadai,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya coba membuat forum atau wadah di daerah-daerah.

“Implementasi hak asasi manusia di tingkat daerah kami coba buatkan forum atau wadah. Disitulah para kepala daerah serta stakeholder lain seperti NGO, akademisi, media, dan private sector bisa sharing gagasan atau pamer praktik baik yang kita sebut sebagai festival hak asasi manusia yang selanjutnya menjadi festival tahunan yang sudah kita lakukan enam tahun terakhir,” terang Mugiyanto.

Baca Juga:  Kedua Capres Terbelit HAM

Acara tersebut juga menghadirkan Benny Danang Setianto SH LLM MIL selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Unika Soegijapranata. Dia lebih menyoroti pembangunan kota yang inklusif.

“Landasan yang dipakai itu partisipasi, individual yang bebas dan aktif, partisipasi yang bermakna dan berdistribusi,” tuturnya.

Kata inklusifitas menurutnya benar-benar tidak bisa dilepaskan dari HAM. HAM harus jadi standar moralitas baru yang menggantikan standar moralitas lokal.

“Sekat-sekat yang primordial harus diruntuhkan atas nama HAM,” tegasnya.

Festival HAM 2019 menurut rencana akan dilangsungkan bulan ini di Jember, Jawa Timur.(nug)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of