Pertamina Tepis Isu Kelangkaan Gas Melon di Yogyakarta

0
Andar Titi Lestari. Foto: Radioidola

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Pertamina menjaga distribusi LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak masa menjelang Hari Raya Idul Adha lalu dengan menyiapkan tambahan hingga 7,58 persen atau setara dengan 235.000 tabung khusus di bulan Agustus 2019. Pertamina juga memastikan tidak pernah melakukan pengurangan penyaluran.

“Setiap bulan rata-rata penyaluran LPG 3 Kg untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebanyak 3,1 juta tabung dan akan kami siapkan tambahan fakultatif sesuai dengan kebutuhan,” kata Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV, Andar Titi Lestari, Rabu (14/8).

Isu kelangkaan gas melon terjadi sejak menjelang Hari Idul Adha lalu di beberapa wilayah di Yogyakarta, seperti Kabupaten Bantul. Pertamina telah memberikan extra dropping/tambahan fakultatif sebanyak 10 persen atau setara dengan 82.840 tabung selama Agustus 2019.

Baca Juga:  7 Fitur Ponsel Yang Sudah Punah

“Dapat kami sampaikan, bahwa pernyataan bahwa isu kelangkaan adalah tidak tepat. Rata-rata bulanan distribusi LPG 3 Kg ke Kabupaten Bantul tidak kurang dari 800 ribuan tabung. Sejak Juli 2019 kami sudah menambahkan sebanyak 20.000 tabung dan khusus pada Agustus 2019 kami siapkan penambahan atau extra droping penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul sebanyak 82.840 tabung atau 10 persen lebih banyak dari rata-rata bulanan normalnya,” paparnya.

Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2009 tentang LPG 3 Kg, bahwa fungsi pengawasan Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk menyalurkan LPG bersubsidi adalah mulai dari Agen hingga Pangkalan. Artinya, titik poin terakhir pendistribusian adalah di pangkalan, bukan di pengecer.

Baca Juga:  BPN Rapat Konsolidasi Penetrasi Jawa Tengah

Dijelaskan, pengecer tidak berada dalam pengawasan Pertamina, sehingga Pertamina tidak dapat memberikan sanksi ke pihak pengecer. Akan berbeda jika ditemukan pangkalan yang melakukan kecurangan seperti menaikan harga Harga Eceran Tertinggi (HET), menjual ke industri, atau menjual ke pengecer dalam jumlah banyak.

“Kami akan berikan sanksi dan paling tinggi sanksi yang diberikan adalah Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” ungkap Andar.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of