Pidato Jokowi: Mimpi Pendapatan Rp27 Juta/ Kapita per Bulan

0
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024. Foto: Antara

Oleh: Ahmad ZR

Semaranginside.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato perdananya sebagai presiden periode 2019-2024. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan cita-cita Indonesia di 2045 adalah Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

“Indonesia harus berada pada 320 juta per kapita per tahun, atau 27 juta per bulan,” kata Jokowi dalam pidatonya, Ahad (20/10).

Lebih lanjut, dia menyatakan, Indonesia sangat memungkinkan untuk berada pada target kelima dalam ekonomi dunia. Namun ekspetasi ini perlu dibarengi dengan kerja keras dan kerja cerdas.

“Dalam dunia yang penuh risiko, kita harus mengembangkan nilai-nilai baru. Inovasi bukan hanya pengetahuan, inovasi adalah budaya,” katanya.

Baca Juga:  UAS di Masjid Jogokariyan: Sejam Tausiah Tanpa Tanya Jawab

Mantan wali kota Solo itu menuturkan, kerja hari ini bukan lagi berorientasi pada proses, tapi hasil yang nyata. Dia mengatakan, tugasnya bukan hanya membuat kinerja tercapai, tapi juga membuat masyarakat nyaman dan aman.

“Tugas kita adalah menjamin deliver, bukan hanya send seperti pesan di WA (WhatsApp). Saya akan minta bahwa tugas birokrasi adalah making deliver dan menjamin dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Ia mengaku jebakan untuk keluar dari kelas menengah lebih besar. Apalagi, Indonesia punya peluang dan tantangan bonus demografi yang luas.

Kuncinya, menurut Jokowi, adalah membangun SDM unggul, didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Karenanya, pembangunan kondusif akan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lima tahun mendatang.

Baca Juga:  Lawan Kalteng Putra di Tengah Kabut Asap, Banur Khawatirkan Kesehatan Pemain PSIS

“Kerja sama dengan industri penting dilakukan. Pembangunan infrastruktur akan kita lakukan yang dapat mendongkrak lapangan kerja,” katanya.

Maka itu, segala kendala birokrasi akan dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR UU Pencatakan Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. UU ini akan merevisi berbagai puluhan UU yang menghambat lapangan kerja dan UMKM.

“Penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara besar-besaran, eselonisasi harus disederhanakan,” ujar dia.

“Saya minta agar jabatan eselon dikurangi menjadi dua dengan jabatan fungsional yang berpaku pada kompetensi,” katanya lagi.

(AIJ/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of