Ramai-Ramai Tolak RUU P-KS yang Akan Disahkan

0
Aksi memperingati Hari Perempuan Internasional yang digelar para aktivis perempuan di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Foto: Antara

Oleh: Ahmad ZR

Semaranginside.com, Jakarta – Muatan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) terus menuai kritikan dan penolakan. Salah satunya dari Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA). Alasannya, karena dalam rancangan UU tersebut memuat pasal bermasalah dan kontroversial.

Muatan dalam RUU ini dinilai sangat paradoks dengan nilai filosofis, yuridis, sosiologis, historis, dan psikologis bangsa Indonesia.

“Bagi kami definisi RUU P-KS sendiri bermasalah secara flosofis. Itu yang selalu menjadi pijak kami mengawal RUU ini sejak 2016 hingga sekarang,” kata Ketua Umum AILA Rita Soebagio kepada Indonesia Inside, Jumat (20/9).

Mengenai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI Selasa (17/9) lalu, ia menyayangkan 200 lebih daftar inventarisasi masalah (DIM), hingga kini belum kunjung dibahas. Sementara, Ketua Panja RUU P-KS, Marwan Dasopang melalui keterangan di media menyatakan pembahasan UU ini hingga ketok palu hanya butuh waktu tiga hari.

Baca Juga:  Mahasiswa Undip Susul Aksi di Gedung DPR RI Malam ini

“Ini keanehan juga bagi kami ya, bertahun-tahun kok belum pernah dibahas sama sekali. Bagaimana bisa ada pihak yang memaksa ini disahkan sementara belum sama sekali dibahas,” katanya.

Hal ini semakin menunjukan anomali RUU ini. Sementara, DPR belum mengakomodasi usulan masyarakat dan beberapa anggota Komisi VIII menyatakan pembahasan ini akan dibawa ke periode berikutnya.

“Bayangkan, undang-undang seperti apa dibahas selama tiga hari. Saya melihat UU ini ajaib sekali dan idak jelas, belum dibahas kemudian akan diselesaikan dalam tiga hari,” katanya.

Baca Juga:  Foto-Foto Ribuan Mahasiswa Tumplek Blek di Jalan Pahlawan Semarang

Maka itu, tak heran jika AILA menilai UU ini sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Ia tak menampik bahwa korban kekerasan dan kejahatan seksual jumlahnya cukup besar, namun penting juga didalami apakah mereka tidak dapat diproses karena tidak ada UU ataupun belum melakukan mekanisme hukum yang maksimal.

“Kami tidak tahu (kepentingan) siapa mewakili siapa dalam RUU ini. Tetapi ini semakin meyakinkan kami bahwa undang-undang ini bukan undang-undang yang maksimal,” ujarnya. (Aza/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of