Regenerasi Petani Dinilai Jadi Tantangan Pangan Masa Depan

0
petani Indonesia berusia tua. (Foto: Istimewa)

Oleh: Andryanto S |

Saat ini 30% petani di Indonesia sudah memasuk usia senja atau berusia 54 tahun ke atas. Hal ini patut menjadi perhatian karena dikhawatirkan bisa menggangu produktivitas pangan nasional jika tidak dilakukan regenerasi.

Semaranginside.com, Jakarta — Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai regenerasi petani akan menjadi tantangan pemerintah di masa depan. Jika hal ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan produksi pangan nasional bisa terancam menurun, selain karena faktor penyusutan lahan dan belum berkembangnya inovasi teknologi pendukung produksi pangan.

“Petani kita di ujung senja. 30 persen berusia 54 tahun dan sebanyak 73 persen hanya lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD,” ujar Khudori di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, tantangan regenerasi petani ini sejalan dengan tuntutan kesejahteraan petani sehingga memikat generasi muda untuk menggeluti profesi ini. “Sangat disayangkan, kedua calon presiden tidak mendesain kesejahteraan petani ke depan, ini tidak muncul (di debat capres putaran kedua),” katanya.

Dia menegaskan kedua pasangan capres mestinya mengelaborasi tantangan pangan ke depan dengan lebih serius. “Padahal penduduk kita ada 280 juta dengan kelas menengah yang bertambah, itu menuntut tambahan pangan yang tidak kecil,” katanya.

Baca Juga:  Pilkada 2020, Jabatan 21 Kepala Daerah di Jateng Kepotong Setahun

Selain mengenai tambahan pasokan pangan, tantangan lain yang muncul yakni penyediaan pangan yang harus mudah dan merata ke penjuru Nusantara. Di sisi lain, Khudori menilai kebijakan pangan dari era pemerintahan saat ini relatif mengecewakan karena pemerintah belum mampu menerapkan inovasi guna mendongkrak produksi pangan secara signifikan. Selain itu, tata kelola impor pangan cenderung amburadul.

“Kita ambil contoh lahan sawah, dari hasil audit terakhir sejumlah instansi, jumlahnya hanya 7,1 juta hektare, itu sangat tidak cukup. Belum ada terobosan teknologi, bisa kita bandingkan dengan tahun 1960-1970 saat ada revolusi hijau. Saat itu revolusi hijau bisa menggandakan produksi hingga dua kali lipat,” ujar Khudori.

Menurut dia, Indonesia masih sangat membutuhkan peningkatan produksi pangan secara signifikan. Di atas kertas, perluasan lahan (ekstensifikasi) untuk produksi pangan masih memungkinkan. “Kalau mau dievaluasi, upaya pencetakan lahan baru dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, bukan hanya di rezim ini tapi rezim sebelumnya, relatif mengecewakan,” paparnya.

Di rezim Joko Widodo (Jokowi), menurut dia, selama 4 tahun terakhir pencetakan sawah baru hanya 215 ribu hektare. “Di rezim-rezim sebelumnya juga tidak terlalu baik. Sementara kita dihadapkan pada keharusan untuk memproduksi sekian banyak komoditas pokok yang dibutuhkan masyarakat, seperti jagung, beras, gula. Itu semua butuh lahan. Sekarang lahan jauh dari cukup,” paparnya.

Baca Juga:  Agar Olahraga Tak Membosankan

Khudori juga menyatakan belum ada terobosan dalam hal inovasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan produksi pangan nasional. Padahal seperti diketahui, masyarakat yang berada di garis kemiskinan, 73% pengeluarannya dialokasikan untuk pangan.

“Jadi kita mesti sadar, kalau harga beras misalnya–naik sedikit saja–itu menimbulkan dampak yang luar biasa, bukan hanya inflasi, tapi masyarakat miskin, yang rata-rata pengeluaran pangan terutama beras sekitar 23%, disedot untuk beras. Di pedesaan lebih besar angkanya, sekitar 26%,” paparnya.

Di sisi lain, Khudori juga menyoroti tata kelola impor pangan yang masih amburadul. Impor pangan terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat yang tidak berkesudahan. “Sebetulnya kalau dari sisi aturan, ini tidak dilarang. Yang menjadi persoalan, saat impor pangan itu tidak memenuhi syarat. Selain itu, yang juga jadi persoalan, tata kelola impor pangan kita memang acak adul (amburadul),” tuturnya. (*/Dry)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of