Rektor Unnes: Undang-Undang Pidana Warisan Belanda Perlu Pembaruan

0
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman. Foto: Istimewa

Oleh: Ade Lukmono

Semaranginside.com, Semarang – Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman mengatakan beragamnya tanggapan masyarakat mengenai revisi UU KPK dan RKUHP sebaiknya diletakkan dalam bingkai keilmuan. Hal tersebut dilakukan demi menemukan formula terbaik dalam merumuskan perundang-undangan bagi Indonesia ke depannya.

Menurutnya, undang-undang pidana saat ini merupakan warisan zaman Belanda sehingga diperlukan pembaharuan. Revisi UU KPK dan RKUHP juga tidak dapat dihindari mengingat semakin kompleksnya persoalan korupsi dan hukum di Indonesia.

“Pasal yang perlu diperbaiki sebaiknya dibicarakan dalam forum diskusi dengan data dan argumen yang ilmiah. Melalui fakulas hukum, diharapkan dapat memberi masukan atau usulan agar tanggapan terkait revisi UU KPK dan KUHP dapat jernih serta didorong semangat kemajuan Indonesia,” kata dia, Selasa (8/10).

Baca Juga:  Tolak Revisi UU KPK, Aktivis dan Mahasiswa Gelar Aksi Hingga 24 September

Fathur juga mengingatkan, jangan sampai karena semangat memperjuangkan pendapat mengorbankan persatuan bangsa Indonesia yang telah terbina hingga saat ini.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditegaskan harus terus dipegang teguh bagi siapapun yang sedang menyatakan pendapat terkait revisi UU KPK dan KUHP.

“Saat ini bangsa Indonesia sedang diuji tentang silang pendapat terkait revisi UU KPK dan KUHP. Namun mari jadikan semua ini sebagai hikmah, alasan kemajuan bangsa. Bukan malah menjadi musibah yang merugikan semua pihak,” paparnya.

Baca Juga:  Demo dan Bawa Poster ''Vulgar'', Ganjar; Mahasiswa Harusnya Lebih Intelektual

Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Yos Johan Utama pernah memberi masukan tentang perlunya sosialisasi lebih mendalam atas Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut FRI, penjelasan lebih detail mengenai KUHP diperlukan ke kampus-kampus agar seluruh mahasiswa paham isinya secara mendalam dan menyeluruh.

Yos mengatakan banyak kejadian kekurangpahaman atau informasi minim terkait pro kontra RKUHP belakangan ini. Para rektor melakukan sosialisasi secara mandiri dengan mengundang para perancang KUHP untuk memberikan penjelasan.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of