Revisi UU KPK, PDIP: Pimpinan KPK Kekanak-kanakan

0
Ilustrasi

Oleh: Rudi Hasan

Semaranginside.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengkritisi bagaimana reaksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas usulan revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002. Menurut Masinton, sikap mereka kurang pas.

“Ini yang menjadi kritik saya terhadap pimpinan KPK ya, beberapa pimpinan KPK itu sifatnya reaktif dan kekanak-kanakan,” kata Masinton saat diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Dia mengklaim revisi UU KPK adalah keniscayaan. Maka harusnya tak perlu reaktif, semua pihak tetap bisa menyumbang saran konstruktif.

Baca Juga:  Massa Pendukung Revisi UU KPK Rusuh di Gedung Merah Putih

Wabil khusus pada pimpinan KPK, Masinton mengingatkan mereka disumpah dan taat pada konstitusi. Artinya, mereka tunduk patuh pada undang-undan, dan tak efektif jika ada pertentangan seperti ini.

“DPR itu diberikan mandat oleh negara untuk membuat UU. Bisa dibayangkan kalau institusi yang akan direvisi UU nya melakukan cara cara konyol yang dilakukan seperti beberapa pimpinan KPK itu. Misalkan TNI UU nya mau ditolak prajurit dan panglimanya protes, rusak nggak ketatanegaraan kita. Ya rusak,” kata Masinton.

Baca Juga:  Kasus Rommy, KPK Periksa Panpel Jabatan Kemenag

Dia menyebut sikap dari pimpinan KPK merupakan reaksi inkonstitusional. Sebab masukan, kritik dan saran harusnya tak datang dari lembaga antirasuah.

“Tapi kalau KPK itu lembaga negara, mereka harus patuh dan taat pada perundang undangan harus paham ketatanegaraan dan konstitusi,” ujar Masinton.

Jika tak memahami hal ini, dia meminta pihak terkait untuk keluar. Sebab mereka disumpah untuk menaati tata negara.

“Apa yang dilakukan Agus Rahardjo dan Laode Syarif itu langkah inkonstitusional dan merusak ketatanegaraan kita,” pungkasnya. (Aza/INI-Network)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of