RTRW Tak Sesuai, Gubernur Tahan Izin Investasi Rp 35 T

0
Ilustrasi pembangunan di Jateng. Foto: Istimewa.

Oleh: Agus Susilo

Semaranginside.com, Semarang – Sebuah perusahaan dalam negeri akan menanamkan investasinya di Jateng atau tepatnya di Kabupaten Kendal senilai Rp 35 triliun. Namun, lahan masih terkendala RTRW.

Selain karena berada di garis pantai, tempat itu masuk kawasan lindung hutan bakau dan sempadan sungai.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak setuju sebelum ada penyesuaian. Sehingga, pihaknya akan berknsultasi kepada pusat untuk membahas peraturan presiden dengan kementerian terkait. Karena, selain RTRW, investor juga terkendala existing lingkungan.

“Kalau kita terima, sesuaikan regulasi RTRW serta pertimbangan akan menumbuhkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Mereka kan biasanya butuh hamparan lahan. Bagaimana kalau desainnya dirubah berkelok, sehingga tidak menyalahi regulasi,” kata Ganjar saat menerima Kepala Bappeda Jateng Prasetyo Ari Wibowo yang memaparkan Kawasan Holding Zone L5/Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kendal, di Puri Gedeh, Senin (17/6).

Baca Juga:  Ini Alasan PSIS Rekrut Bruno Silva

Dalam kesempatan itu Ganjar juga menyampaikan, ketika bertemu Presiden Joko Widodo, dijanjikan support total untuk kegiatan investasi.

“Jateng disupport karena pertimbangan kondusifitas, hubungan industrial dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, hitungan ekses sosial dan lingkungan serta secara detil kabupaten atau kota harus tetap menjaga keseimbangan. Intinya, meski investasi penting, keseimbangan lingkungan tetap harus terjaga,” tandasnya.

Kepala Bappeda Prasetyo Aribawa menjelaskan, di Kabupaten Kendal untuk pertumbuhan industri luas lahannya mencapai 5.392,03 hektare.

Baca Juga:  Brunei Perpanjang Moratorium Hukuman Mati untuk Homoseksual

Kawasan industri terpadu 633 hektare dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 2.443 hektare. Sedangkan kawasan lindung sebesar 449,414 hektare.

“Kita perlu mengajukan permohonan revisi regulasi peraturan pemerintah agar ada kesesuaian dengan RTRW provinsi. Misalnya di KIK, ternyata tidak ada sempadan pantai,” ujarnya. (Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of