Sesal Suap Rp750 Juta ke Bupati Kudus

0
Akhmad Shofian dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (11/11). Foto: Ade Lukmono/Semaranginside.com

Oleh: Ade Lukmono

Semarangiside.com, Semarang – Plt Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Shofian yang terjerat kasus suap Bupati Kudus senilai Rp 750 juta demi naik jabatan mengaku menyesal.

Uang tersebut diberikan sebagai pemulus permohonan kenaikan jabatan terdakwa bersama istrinya yang bernama Rini Kartika Hadi.

“Saya bersalah dan menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” ujar Akhmad Shofian dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (11/11).

Pemberian suap tersebut tidak langsung diberikan dalam satu waktu, melainkan beberapa tahap. Tahap pertama sebesar Rp 250 juta untuk memuluskan jabatan terdakwa sendiri dari semula di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kudus ke DPPKAD Kudus. Dari yang tadinya PNS eselon 3B menjadi 3A.

Baca Juga:  Pembubaran Koalisi, PSI Tolak Usulan Demokrat

Tahap kedua sejumlah Rp 250 juta untuk memuluskan jabatan istrinya dari yang tadinya masih PNS eselon 3 menjadi eselon 2. Ketiga dengan nominal yang sama, Rp 250 juta juga untuk lebih melicinkan pemberian tahap kedua.

Uang Rp 750 juta tersebut juga tidak diberikan langsung kepada Bupati Kudus HM Tamzil, melainkan lewat dua staf bupati terlebih dulu. Dia memberi uang kepada Ajudan Bupati yang juga Anggota Polres Kudus Uka Wisnu Sejati. Kemudian Uka memberikan suap tersebut kepada Staf Ahli Bupati bernama Agoes Soeranto. Barulah Agoes menyerahkan ke Bupati.

Baca Juga:  Malaysia Keluar dari Kesepakatan Statuta Roma

Dalam sidang sebelumnya, Uka Wisnu Sejati dan Agoes Soeranto telah mengaku diberi imbalan Rp 50 juta dan Rp 75 juta untuk menyerahkan uang tersebut ke Bupati Tamzil.

Atas perbuatan itu, terdakwa Akhmad Shofian dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau kedua, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(Ags)

Berikan Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of